Satgas Ingatkan Patuhi Prokes, Ungkap Keterisian BOR Pasien Covid-19 Mulai Naik di Sejumlah Provinsi

Terkini.id, KupangSatgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) isolasi di rumah sakit rujukan pada sejumlah provinsi mengalami kenaikan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan jika di Nusa Tenggara Timur (NTT) naik dari 8,97 persen per 7 Desember 2021 menjadi 10,31 persen sehari setelahnya.

Selanjutnya, di Kalimantan Tengah dari 1,51 persen per 5 Desember naik menjadi 2,14 persen per 8 Desember.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

“Gorontalo dari nol persen pada 5 Desember naik menjadi 1,11 persen per 8 Desember. Papua dari 10,65 persen per 5 Desember, naik menjadi 11,26 persen pada 8 Desember,” terang Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Kamis 9 Desember 2021.

Dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang juga disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden tersebut, ia memaparkan di Aceh dari 3,62 persen per 3 Desember naik menjadi 7,61 persen per 8 Desember. Kemudian, di Jawa Tengah dari 2,02 persen per 5 Desember naik menjadi 2, 38 persen per 8 Desember.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kendati secara nasional angka BOR cenderung menunjukkan tren penurunan, namun pemerintah daerah (Pemda) diharapkan tidak lengah.

Wiku juga mengingatkan pelaporan kinerja posko tingkat desa/kelurahan perlu diperhatikan. Pasalnya, jumlah posko yang memantau kepatuhan di daerahnya menurun dalam sembilan minggu terakhir ini.

Menurutnya, laporan tertinggi tercatat pada 3 Oktober 2021, yaitu sejumlah 5,5 juta. Pada minggu ini, sebut Wiku, hanya masuk sejumlah tiga juta laporan.

Baca Juga: Memaknai Pengorbanan Para ‘Pahlawan’ di Masa Pandemi Covid-19

“Harus menjadi perhatian pada 17 provinsi yang sudah dua minggu tidak melaporkan pembentukan posko,” tegasnya.

Wiku merincikan, ke-17 provinsi tersebut di antaranya Bali, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

“Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki keadaan di daerahnya selambat-lambatnya minggu depan,” imbaunya.

Wiku juga berharap, masyarakat harus terus mempertahankan disiplin protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, melakukan mobilitas dengan aman pada saat diperlukan, serta ikut dalam program vaksinasi.

“Penting untuk diingat, pemerintah telah mempelajari dampak kenaikan kasus dari lonjakan kasus pertama dan kedua pasca libur panjang. Maka dari itu, pemerintah akan mengambil semua langkah antisipatif sejak dini,” tegasnya.

Wiku juga mengajak masyarakat yang belum menerima vaksinasi untuk segera mendapatkannya. Pasalnya, pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan wajib vaksin dosis penuh bagi pelaku perjalanan. Baik untuk perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah aglomerasi dan di luar wilayah aglomerasi.

Ia menjelaskan, kebijakan ini rencananya akan diberlakukan selama masa pengetatan periode Natal dan tahun baru (Nataru). Untuk itu, terkait cakupan vaksinasi daerah, pemerintah memberlakukan diskresi bagi daerah di luar Jawa-Bali yang cakupan vaksinasinasinya di bawah rata-rata nasional.

“Pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat menyesuaikan peraturan sesuai kondisi di daerahnya masing-masing,” imbaunya.

Untuk itu, sebut Wiku, seluruh masyarakat yang belum divaksin penuh agar dapat segera mengunjungi pos pelayanan vaksinasi terdekat, termasuk di sejumlah bandara dan pelabuhan.

Bagikan