Cegah Importasi Kasus, Strategi Pengendalian Covid-19 Sesuaikan Karakteristik Wilayah

Terkini.id, Kupang – Guna mengantisipasi potensi peningkatan kasus yang dipicu dari mobilitas dan aktivitas masyarakat secara masif serta mempertimbangkan dinamika varian Covid-19, pemerintah menerapkan strategi pengendalian berlapis selama berlangsungnya periode Natal dan tahun baru (Nataru).

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi pengendalian yang diterapkan mulai dari pintu masuk kedatangan internasional hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, upaya strategi mitigasi di Indonesia telah disesuaikan karakteristik masing-masing wilayah yang beragam. Hal itu juga ditinjau dari sisi geografis masing-masing daerah, mulai dari dataran tinggi hingga rendah. Selain itu, karakteristik itu juga mengacu terhadap variasi jumlah penduduk yang mendiaminya, mulai 600 ribu jiwa hingga 46,7 juta jiwa per provinsi.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

“Dalam melakukan pengendalian hingga ke tingkat kabupaten/kota, pemerintah pusat menggunakan pedoman tingkat daerah yang diadopsi dari pedoman World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia,” terang Wiku dalam International Media Briefing di Graha BNPB, Selasa 7 Desember 2021.

Dalam kegiatan yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden itu, ia memaparkan saat ini pemerintah sendiri telah mengeluarkan strategi pengendalian Covid-19 secara nasional.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Menurut Wiku, hal itu ditujukan untuk menjaga penurunan kasus nasional dan menekan tren kenaikan kasus yang mulai terjadi di beberapa kabupaten/kota. Adapun strategi pengendalian tersebut di antaranya pembatasan mobilitas domestik situasional.

“Ini penerapan sistem ganjil genap di kawasan aglomerasi, ibu kota provinsi, kawasan wisata, dan kawasan lainnya yang disesuaikan peningkatan mobilitas lokal. Membatasi mobilitas domestik dengan pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk perjalanan jarak jauh, rutin dan logistik,” urainya.

Selain itu, imbuh Wiku, dibentuk Komando Pos Pemeriksaan di wilayahnya masing-masing yang dilakukan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama TNI-Polri untuk uji acak dan pemantauan mobilitas di jalur darat yang sering luput dari pengawasan.

Baca Juga: Satgas Ingatkan Patuhi Prokes, Ungkap Keterisian BOR Pasien Covid-19 Mulai...

“Kedua, penyesuaian kegiatan sosial masyarakat dengan pengaturan operasional dan pengetatan protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan ibadah, termasuk imbauan agar perayaan atau perkumpulan dilakukan secara virtual, pengaturan kegiatan di tempat wisata dan fasilitas umum, serta pengendalian cuti Natal dan tahun baru, mudik, dan liburan sekolah,” paparnya.

Ketiga, sebut Wiku, adalah memantau kegiatan sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas umum (fasum) sebagai persyaratan pengajuan izin operasional pada masa Nataru.

Selain itu, optimalisasi kembali Gugus Tugas Covid-19 di setiap wilayah administrasi wilayah mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan.

“Jika belum terbentuk, pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti pembentukannya dan memastikan untuk melaporkan pemantauannya ke sistem terpusat di Gugus Tugas Covid-19 nasional,” imbuh Wiku.

Sementara itu, guna mengantisipasi peningkatan kasus akibat masuknya kasus dan varian Covid-19, ia menjelaskan beberapa hal, di antaranya perpanjangan masa karantina kedatangan internasional yang masuk Indonesia menjadi 14 hari.

“Masa karantina ini bagi WNI yang selama 14 hari terakhir transit/berpergian dari negara yang diketahui memiliki penularan kasus varian Omicron, varian baru Covid-19,” kata Wiku.

Negara-negara yang dimaksudnya adalah Afrika Selatan, Botswana, Hongkong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

“Bagi WNI atau WNA yang pernah transit/berpergian dari negara selain yang disebutkan di atas, wajib dikarantina selama 10 hari,” jelas Wiku.

Hal kedua, seperti diungkapkan Wiku adalah penundaan sementara kedatangan orang asing kecuali yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, setingkat menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan.

Selain yang disebutkannya di atas tetap diperbolehkan yaitu bagi pemegang KITAS/KITAP, serta wisatawan asing dengan riwayat perjalanan dari negara tanpa riwayat kasus varian Omicron dan yang dapat memenuhi persyaratan perjalanan lainnya di Indonesia.

Adapun bagi pemudik yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu penerapan bubble system.

Wiku menegaskan, upaya penyaringan untuk wisatawan internasional lainnya masih terus dilakukan seperti skrining dokumen dan kondisi kesehatan umum serta tes ulang.

“Tes masuk harus dilakukan pada hari kedatangan, dan tes keluar pada hari kesembilan bagi yang wajib karantina selama 10 hari dan pada hari ke-13 bagi yang wajib karantina selama 14 hari,” jelasnya.

Selain itu, untuk mencegah ambruknya pertahanan, pemerintah mewajibkan spesimen dari turis asing dari negara dengan penularan komunitas Omicron untuk dilakukan sequencing. Adapun untuk spesimen dari negara lain juga akan diintensifkan.

Oleh karena itu, Wiku menekankan dua hal dalam penanganan pandemi Covid-19 menjelang periode Nataru.

“Pertama, pengendalian pada tiga aspek untuk mencegah lonjakan kasus. Yaitu mencegah masuknya kasus, terutama kasus dengan variant of concern (VOC), mengontrol mobilitas yang aman, dan menegakkan protokol kesehatan,” imbaunya.

Adapun penekanan kedua terkait penanganan pandemi Covid-19, sebut Wiku, adalah kebijakan menjelang libur Nataru akan bersifat dinamis.

“Jadi, mohon diperhatikan perkembangannya beberapa hari ke depan,” tegasnya.

Bagikan