Dorong Peningkatan Akses Tes Covid-19, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Terkini.id, Kupang – Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan akses tes atau pengujian Covid-19 demi pengendalian pandemi dan pemulihan Indonesia, salah satunya melalui penetapan harga tes Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang berharga lebih terjangkau.

Penguatan testing termasuk dalam pilar pengendalian pandemi, yaitu testing, tracing, dan treatment (3T) seiring penerapan protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoninfo) Johnny G Plate dalam diskusi virtual, Sabtu 4 Desember 2021 lalu.

Baca Juga: Waduh, Kasus Varian Omicron Indonesia Tambah Dua! Kemenkes Imbau Warga...

Dalam kesempatan tersebut, Johnny mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan kendati kondisi pandemi Covid-19 saat ini dalam kondisi melandai dan terkendali.

“Masyarakat perlu menyadari, virus Covid-19 masih berada di sekitar kita dan potensi lonjakan kasus tetap ada. Untuk mempertahankan momentum baik ini, pemerintah terus mengupayakan strategi penanganan pandemi,” imbaunya.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

Johnny menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah bersama masyarakat guna menjaga penerapan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi, percepatan vaksinasi, dan juga perluasan testing Covid-19.

Ia menjelaskan, pemerintah sendiri telah menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.

“Tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR adalah Rp 275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp 300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” imbuh Johny.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Sehingga atas penetapan dari pemerintah tersebut, seluruh fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan RT-PCR harus mengikuti standar tarif yang telah ditetapkan.

“Diharapkan, tidak ada lagi tarif yang bervariasi sehingga membebani masyarakat,” tegas Johnny.

Selain itu, sebutnya, hasil pemeriksaan RT-PCR juga harus diterima masyarakat peminta pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat satu kali 24 jam. Adapun hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu tersebut merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan.

“Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh dimintakan biaya tambahan yang melebihi batas tariff tertinggi yang telah ditetapkan. Pemerintah meminta pada seluruh kepala atau direktur rumah sakit, juga pimpinan laboratorium pemeriksaan Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk memperhatikan standar tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang ada,” kata Johnny.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi rumah sakit penyelenggara dan laboratorium pemeriksaan RT-PCR yang tidak mematuhi ketentuan standar tarif tertinggi, tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

“Pemerintah meminta kerja sama semua pihak, terutama para penyelenggara layanan tes RT-PCR untuk mematuhi kebijakan ini. Selain agar mengurangi beban masyarakat, kita berharap dengan meningkatnya testing, maka pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia juga akan semakin baik,” imbuh Johnny.

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Jadi Kunci Cegah Covid-19

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro mengingatkan penerapan protokol kesehatan dan upaya meningkatan vaksinasi menjadi salah satu usaha untuk mencegah Covid-19 dan variannya seperti Omicron.

“Pandemi masih berlangsung, virus SARS-CoV-2 bahkan sudah berubah atau bermutasi. Virus tersebut memiliki varian yang baru yang diberi nama Omicron, banyak yang belum kita ketahui tentang varian ini,” imbaunya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat 3 Desember 2021.

Reisa menegaskan, kendati banyak yang belum diketahui terkait Omicron namun yang diketahui adalah cara pencegahannya sama, yaitu disiplin terhadap protokol kesehatan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tetap patuh memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M).

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru ini mengungkapkan, pemerintah ingin memastikan landainya kasus saat ini dapat bertahan hingga tahun depan. Untuk itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan aturan jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Aturan itu, sebut Reisa, dimaksudkan untuk mencegah adanya kerumunan masyarakat mengingat virus corona dapat lebih cepat tersebar ketika terjadi pengumpulan massa.

“Salah satu pembatasan adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang berlaku di seluruh Indonesia selama 24 Desember hingga 2 Januari 2021,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengetatkan aturan perjalanan ke luar negeri dan meningkatkan masa karantina dari tujuh hari menjadi 10 hari.

Terkait ibadah Natal, Reisa mengatakan pemerintah juga telah mengeluarkan edaran yang meminta pelaksanaannya dilaksanakan secara hybrid atau gabungan antara ibadah di tempat dan daring.

“Jumlah umat yang dapat mengikuti ibadah juga hanya 50 persen dari kapasitas ruangan,” katanya.

Upaya Membendung Masuknya Varian Omicron di Tanah Air

Reisa menjelaskan, sebagai upaya membendung masuknya varian Omicron di Tanah Air, pemerintah meminta semua pihak mematuhi aturan perjalanan dan ketentuan karantina serta melakukan protokol kesehatan menjelang libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Apalagi, sebutnya, varian Covid-19 Omicron sudah dilaporkan masuk kawasan Asean. Dikatakannya, laporan berita menyatakan negara tetangga di kawasan Asean pun sudah ada yang melaporkan mendeteksi varian ini.

“Lalu bagaimana caranya kita mengatasi (masuknya varian Omicron)? Mari kita dukung pemerintah untuk mengatur perjalanan luar negeri, menerapkan karantina yang sesuai dan patuh peraturan PPKM selama libur Natal dan tahun baru,” imbau Reisa.

Sebelumnya, pemerintah telah mengetatkan aturan perjalanan dan aktivitas masyarakat selama libur Natal dan tahun baru. Salah satunya adalah PPKM Level 3 yang mulai berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2021.

Reisa mengatakan, setiap individu dapat mendukung usaha tersebut dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Selain disiplin terhadap protokol kesehatan dengan mengimplementasikan 5M, masyarakat juga diimbau untuk menjalani vaksinasi.

“Apa variannya penerapan prokeslah jawaban pencegahannya, termasuk mau divaksin,” tegas Reisa.

Sekadar diketahui, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah hampir berjalan satu tahun. Per 1 Desember 2021 ini diketahui 67 per 100 penduduk yang menjadi target vaksinasi di Indonesia sudah mendapatkan suntikan dosis pertama.

Total vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 140.205.046 dosis (67,32 persen dari target) dan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 96.519.346 dosis atau 46,34 persen dari target.

Adapun sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 208.265.720 penduduk, yang terdiri dari tenaga kesehatan (nakes), lanjut usia (lansia), petugas publik, masyarakat rentan, anak usia 12-17 tahun, dan masyarakat umum.

Bagikan