Ini Alasan PPKM Level 3 Diberlakukan Seragam di Tanah Air Mulai 24 Desember 2021

Terkini.id, Kupang – Guna mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 pasca libur Natal dan tahun baru (Nataru), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Tanah Air bakal diberlakukan seragam mulai 24 Desember 2021.

Kebijakan tersebut rencananya berlangsung sekitar sepekan, yaitu hingga 2 Januari 2022. Menurut Muhadjir, sudah ada kesepakatan aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.

“Kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” terang Muhadjir ketika memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru secara daring, Rabu 17 November 2021.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

Dalam siaran persnya, ia menjelaskan jika kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi mendagri (inmendagri) terbaru.

Seperti diketahui, Inmedagri merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru. Selambat-lambatnya, Inmendagri tersebut akan ditetapkan pada 22 November 2021.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Di samping itu, seiring penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, Muhadjir juga mengungkapkan sejumlah kegiatan yang dilarang pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

“Dalam kebijakan libur Natal dan tahun baru ini, sejumlah kegiatan seperti perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar sepenuhnya dilarang,” imbuhnya.

Sementara itu, kebijakan larangan kegiatan dan penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia dilakukan guna memperketat mobilitas atau pergerakan orang untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Baca Juga: Satgas Ingatkan Patuhi Prokes, Ungkap Keterisian BOR Pasien Covid-19 Mulai...

Muhadjir mengungkapkan, kebijakan tersebut diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, namun ekonomi harus tetap bergerak.

“Nantinya, seluruh wilayah di Indonesia baik yang berstatus PPKM Level 1 maupun 2, akan disamaratakan dengan menerapkan aturan PPKM level 3,” jelasnya.

Atas pemberlakuan kebijakan dari pemerintah tersebut, sebut Muhadjir, akan ada keseragaman secara nasional dalam penerapan PPKM.

Adapun untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, dan pusat perbelanjaan, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (prokes) dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

“Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik juga akan kembali diperketat,” kata Muhadjir.

Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan agar ada keseragaman secara nasional.

“Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” imbuh Muhadjir.

Sekadar informasi, dalam kebijakan PPKM Level 3 dalam Inmendagri sebelumnya di antaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen hingga pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Nantinya, Kemendagri akan menerbitkan Instruksi Mendagri terbaru untuk penerapan PPKM Level 3 se-Indonesia saat Natal dan tahun baru. Peraturan persis pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022 tentunya akan mengacu pada Inmendagri baru tersebut.

Kendati demikian, jika merujuk pada Inmendagri yang berlaku saat ini maka ada sejumlah aturan ketat saat PPKM Level 3. Inmendagri yang berlaku saat ini untuk wilayah Jawa-Bali adalah Inmendagri 60/2021.

Berikut aturan lengkap PPKM Level 3 mengacu pada Inmendagri No 60/2021:

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) boleh dilakukan maksimal kapasitas 50 persen persen, kecuali:

– SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal 62 persen hingga 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

– PAUD, kapasitas PTM maksimal 33 persen dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, maksimal peserta didik lima orang per kelas.

Perkantoran non esensial work from office (WFO) maksimal 25 persen untuk pegawai yang telah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk akses masuk dan keluar.

Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dan pasar rakyat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Kegiatan Dine in:

– Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, resto, rumah makan kafe diizinkan buka hingga pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 50 persen.

– Restoran, rumah makan, atau kafe dengan jam operasional mulai malam hari, beroperasi mulai pukul 18.00-00.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 25 persen serta skrining melalui aplikasi PeduliLindungi.

Mal buka hingga pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dan wajib menunjukkan sertifikat vaksin kepada petugas mal. Anak-anak dilarang masuk dan tempat bermain anak dan tempat hiburan ditutup.

Bioskop dapat beroperasi dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya kategori hijau dan kuning yang diizinkan masuk. Untuk anak-anak dilarang masuk.

Restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan dine in dengan kapasitas maksimal 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

Kegiatan di tempat ibadah maksimal 50 persen.

Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Resepsi pernikahan diizinkan dengan jumlah pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan.

Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

Bagikan