Urgensi Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan, Ini Alasan Pemerintah

Terkini.id, Kupang – Kekhwatiran terhadap terjadinya gelombang penularan ketiga Covid-19 secara urgensi memaksa pemerintah meniadakan cuti bersama pada momentum Natal 2021. Apakah langkah tersebut dapat mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19?

Seperti diketahui, pemerintah meniadakan cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember. Keputusan itu terpaksa ditempuh mengingat pengalaman melonjaknya penularan virus corona dan situasi pandemi Covid-19 yang kurang kondusif pasca libur hari raya.

Ketika dihubungi wartawan di Jakarta pada Kamis 28 Oktober 2021, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyambut positif keputusan pemerintah itu.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

Kendati demikian, ia mengungkapkan berdasarkan pengalaman tahun lalu meskipun pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan, mobilitas masyarakat tetap meningkat.

Menurut Masdalina, pengalaman beberapa kali libur panjang selalu ada pembatasan. Ini termasuk pembatasan mobilitas dan penghapusan cuti, akan tetapi faktanya kasus penularan virus corona naik lagi.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Untuk itu, Masdalina berpesan agar masyarakat harus mematuhi kebijakan serta imbauan pemerintah guna mengurangi mobilitas saat libur Natal dan tahun baru (Nataru). Ia mengingatkan, gelombang ketiga Covid-19 memungkinkan terjadi dari transmisi komunitas.

“Kalau ditanya ke saya sebagai epidemiolog apa itu efektif? Pengalaman, kita tidak bisa menahan transmisi komunitas. Situasi kita masih di komunitas masih kemungkinan untuk terjadi puncak-puncak (kasus penularan) baru,” bebernya.

Masdalina kembali mengingatkan, pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan sistematis seperti memonitor protokol kesehatan 3M dalam masyarakat dan upaya testing, tracing dan treatment (3T).

Baca Juga: Satgas Ingatkan Patuhi Prokes, Ungkap Keterisian BOR Pasien Covid-19 Mulai...

“Jadi pengendalian Covid-19 itu harus dilakukan dengan targeted, tidak boleh awur-awuran,” imbaunya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah menetapkan cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan. Hal tersebut telah diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy sejak Juni 2021 lalu.

Saat itu, ia mengumumkan pemerintah meniadakan satu hari libur cuti bersama dan mengubah dua hari libur nasional. Keputusan tersebut diambil mengingat kasus Covid-19 yang selalu melonjak pasca libur.

“Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan,” jelas Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat 18 Juni 2021 lalu.

Sekadar diketahui, libur nasional yang diganti adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, dari semula Selasa 10 Agustus 2021 digeser satu hari menjadi Rabu 11 Agustus 2021.

Selanjutnya, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi Rabu 20 Oktober 2021.

Muhadjir mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tiga menteri tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Adapun dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang digelar Selasa 26 Oktober 2021, Muhadjir menegaskan pemerintah ingin menekan sesedikit mungkin pergerakan masyarakat pada akhir tahun.

Pasalnya, ungkap Muhadjir, akhir tahun dikhawatirkan akan terjadi gelombang ketiga Covid-19 menyusul adanya libur Nataru.

“Kita upayakan menekan sesedikit mungkin yang akan berpergian. Ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama, kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan dilakukan,” paparnya.

Dengan demikian, peniadaan cuti bersama pada 24 Desember 2021 yang telah ditetapkan itu pun dilakukan guna mencegah meningkatnya kasus Covid-19 pada akhir tahun. Apalagi, kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini jumlahnya tengah menurun.

Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man menyampaikan imbauan serupa.

Ia mengatakan, kendati kasus harian virus corona atau Covid-19 kian melandai, dengan dampak baik diturunkannya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi warga agar dapat menjalankan aktivitas perekonomian, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tidak ingin gegabah mereka melalaikan protokol kesehatan (prokes)

Apalagi, perayaan Natal dan tahun baru (Nataru) di Kota Kupang tidak lama lagi akan digelar, khususnya jelang Natal dan tutup tahun 2021 serta sambut tahun baru 2022. Sehingga, guna mengantisipasi lonjakan Covid-19, Pemkot Kupang membatasi acara di perayaan Nataru tersebut.

“Pemkot Kupang membatasi silahturahmi di acara Nataru itu,” demikian ungkap Wakil Wali Kota Kupang dr Hermanus Man dalam keterangan resminya di Kota Kupang, Rabu 27 Oktober 2021.

Apa yang disampaikan Hermanus itu, juga merujuk terhadap arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan daerah-daerah yang merayakan hari raya Natal dan tahun baru atau Nataru harus tetap dijaga ketat.

“Sesuai instruksi (Presiden Jokowi) tersebut maka untuk kegiatan ibadah Natal dan tahun baru diperbolehkan, tetapi tidak ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Masih tersisa satu bulan terakhir, kita akan terus evaluasi,” imbau Hermanus.

Menurutnya, situasi di Kota Kupang memang saat ini terkendali dan menerapkan PPKM Level 2. Kendati demikian, ia menegaskan jika kondisi tersebut jangan sampai membuat masyarakat lengah dan terlena.

“Bisa saja karena kelalaian dan euforia berlebihan maka muncul virus varian baru. Oleh karena itu, kita harus menjamin protokol kesehatan (prokes) tidak kendor. Kita harus akui, memang banyak gelaran pesta yang melanggar protokol kesehatan, dan itu memang sulit dihindarkan tetapi yang paling penting tidak ada klaster pesta,” tegas Hermanus.

Bagikan