Ini Upaya Gubernur NTT Tingkatkan Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19

Terkini.id, Kupang – Pandemi Covid-19 yang merundung selama hampir dua tahun tidak disikapi skeptis pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Virus corona yang diklaim menular perdana di Wuhan, Hubei, China tersebut memang diakui telah mendestruksi berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali perekonomian daerah sejak menjamah Tanah Flobamora, demikian julukan wilayah NTT.

Kendati demikian, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tidak tinggal diam sehingga pihaknya mendorong peningkatan perekonomian daerah meskipun pandemi Covid-19 masih mendera.

Melalui keterangan resminya yang disampaikan Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT yang diterima wartawan di Kota Kupang pada Senin 30 Agustus 2021 lalu, Viktor menyampaikan roda perekonomian masyarakat harus tetap berjalan.

Baca Juga: Ini Upaya Penyelenggara Bimas Buddha Kupang Bentengi Keluarga dari Destruksi...

“Perekonomian tetap berjalan sesuai penegakan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, aktivitas dan kegiatan masyarakat masih dapat berjalan dalam kebijakan penerapan berlevel dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” demikian salah satu bunyi dari keterangan resmi tersebut.

Seperti diketahui, hingga Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-NTT di Desa Otan, Semau, Kabupaten Kupang, Jumat 27 Agustus 2021 lalu, NTT telah membukukan angka pertumbuhan ekonomi 4,22 persen pada triwulan kedua 2021.

Baca Juga: Percepat Tercapainya Herd Immunity, Wali Kota Kupang Perintahkan Lurah-Camat Data...

Sebelumnya, pada triwulan pertama NTT masuk 10 besar provinsi yang berkontribusi positif 0,12 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, progresivitas kinerja pembangunan NTT juga diklaim semakin kuat sehingga Gubernur NTT pada kesempatan tersebut mengukuhkan TPAKD.

Dalam pengukuhan, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta para bupati, wakil bupati, wali kota, dan sekda setiap kabupaten kota untuk terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Ini Peran Kesbangpol dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di NTT

“Saya harap dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh kabupaten dan kota, maka TPAKD harus mulai menggerakkan UMKM untuk bertumbuh dalam akses menuju industri keuangan,” katanya.

Menurut Viktor, hal itu diperlukan agar inklusi keuangan daerah dapat terimplementasi dengan baik.

“Bapak Presiden (Joko Widodo) telah mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar UMKM, khususnya pada sektor pertanian dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga keuangan sehingga produksinya bisa memiliki kualitas yang baik,” imbaunya.

Menurut Vikotor, dengan memiliki kualitas produksi yang mumpuni maka niscaya masyarakat mampu survival dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

“Apa yang telah kita lakukan pada hari ini adalah melanjutkan perintah Bapak Presiden tersebut sebagai wujud kerja kolaboratif,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pricilla Q Parera mengungkapan, kegiatan pengukuhan TPAKD Kabupaten dan Kota se-NTT merupakan salah satu langkah strategis pihaknya.

Pricilla menambahkan, pengukuhan TPAKD tersebut harus dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan guna pemberdayaan masyarakat dan UMKM di daerah masing-masing.

“Hal ini dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTT, rendahnya penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM, dan belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah,” jelasnya.

TPAKD, sebut Pricilla, dibentuk dengan beberapa tujuan seperti mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas mungkin kepada masyarakat.

“Ini untuk mendukung perekonomian daerah dan mencari terobosan guna membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” bebernya.

Tujuan selanjutnya, imbuh Pricilla, adalah mendorong lembaga jasa keuangan guna meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

“Hal tersebut dapat mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah, juga memperluas penyediaan pendanaan produktif. Di antaranya, untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (startup business), membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia,” papar Pricilla.

Menurutnya, semua upaya yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan usaha menstimulus peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Bagikan