Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70 Persen Warga Belum Disiplin

Terkini.id, Kupang – Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disingkat PPKM dalam skala level, yaitu Level 4 akhirnya kembali diperpanjang Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Hal itu juga merujuk instruksi Mendagri Nomor 28 tentang penerapan PPKM Level 4 yang mulai diberlakukan Selasa 3 Agustus 2021 hingga 11 Agustus 2021 mendatang.

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Kupang Hermanus Man di Balai Kota Kupang, Selasa 3 Agustus 2021, mengatakan pada prinsipnya PPKM Level 4 dilanjutkan.

Baca Juga: Ini Upaya Penyelenggara Bimas Buddha Kupang Bentengi Keluarga dari Destruksi...

Atas data yang memperlihatkan ada 11 pasien Covid-19 yang meninggal pada Senin 2 Agustus 2021, maka penerapan pembatasan warga yang masuk ke Kota Kupang akan lebih diperketat lagi.

“Bila angkutan udara PCR dua kali 24 jam dan laut rapid antigen satu kali 24 jam, maka yang di darat juga akan diberlakukan tidak berbeda jauh. Jadi yang masuk ke Kota Kupang harus menunjukkan hasil rapid,” imbuh Hermanus.

Baca Juga: Percepat Tercapainya Herd Immunity, Wali Kota Kupang Perintahkan Lurah-Camat Data...

Sehingga, sebutnya, warga Kota Kupang sendiri yang akan masuk ke Kota Kupang harus menunjukkan hasil rapid antigen di perbatasan.

“Saya telah meminta bagian hukum untuk menyiapkan konsep peraturan Wali Kota. Di daerah lain, sudah ada Perda tetapi karena prosesnya panjang maka dimulai dengan peraturan Wali Kota. Bahasanya harus fleksibel, tapi mengantisipasi pada kepentingan masyarakat dan pelayanan publik. Tidak ada kesan kita terlalu strong atau kuat membatasi masyarakat,” terang Hermanus.

Untuk itu, Pemkot Kupang akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak pengadilan negeri dan kejaksaan guna menyusun bahasa hukum yang fleksibel sambil menanti peraturan daerah (Perda).

Baca Juga: Ini Peran Kesbangpol dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di NTT

Hermanus mencontohkan, misalnya yang tidak pakai masker bayar Rp 50 ribu disetor ke kas daerah. Tujuannya, sebut Hermanus, agar memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Ia juga menyampaikan, dari laporan pembatasan satu minggu ini, berdasarkan analisis PPKM Level 4 yang telah dijalankan pihaknya, sekitar 60 persen hingga 70 persen masyarakat masih belum disiplin terhadap protokol kesehatan.

“Hal inilah yang membuat para petugas capek, karena menegur hal yang sama berulang-ulang selama satu tahun lebih,” beber Hermanus.

Ia menambahkan, untuk menertibkan kepatuhan warga agar memakai masker sudah lebih setahun diserukan pihaknya.

“Jadi, nanti bila ada sanksi harap masyarakat mengerti. Kalau ada yang protes, 11 orang yang meninggal tadi malam tanggung jawab morilnya pada siapa? Ya, pada pemerintah,” tegas Hermanus.

Menurutnya, selama PPKM Level 4 masih diberlakukan edukasi persuasif. Misalnya, jika warga melanggar protokol kesehatan maka akan diganjar sanksi push up.

“Masyarakat kita berikan sanksi, bila tidak memakai masker maka harus push up,” imbuh Hermanus yang akrap disapa ‘Herman’ ini.

Hal itu dilakukan lantaran para petugas sudah kewalahan mengedukasi berkali-kali tetapi tidak juga diindahkan.

Selain itu, uang kartal juga menjadi salah satu sumber penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia mengimbau bagi para pedagang maupun penjual di malam hari untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yaitu menutup tempat usahanya tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Mengakhiri imbauannya, Hermanus kembali menegaskan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 5M, yaitu memakai master, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah hal mutlak yang harus dijalankan demi mencegah penularan virus corona.

Bagikan