Terjadi Lonjakan 61,08 Persen Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Terkini.id, Kupang – Lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di luar Pulau Jawa dan Bali, dengan peningkatan sebesar 61,8 persen dibandingkan minggu sebelumnya yang hanya sebesar 37,79 persen, membuat pemerintah mengambil langkah preventif dengan menegaskan kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait agar memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Untuk itu, pemerintah memutuskan melakukan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali guna mencegah kenaikan yang lebih tinggi. Pasalnya, beberapa provinsi telah menunjukkan angka bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur perawatan dan isolasi pasien corona sudah sebesar 50 persen hingga 80 persen.

“Bahwa kita akan memberlakukan PPKM Mikro yang lebih yang ketat di berapa provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa dan Bali,” terang Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito dalam Konferensi Pers Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali yang dilakukan secara virtual, Rabu 7 Juli 2021.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Ganip menjelaskan, dalam konteks keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro yang diperketat ini tentu kuncinya terletak pada disiplin individu, disiplin komunitas, disiplin institusi, dan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan (prokes).

“Khususnya dalam penggunaan masker kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” paparnya.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Selain itu, Ganip menegaskan pelaksanaan monitoring dan kegiatan di lapangan juga akan diperketat.

“Kita juga akan lebih memperketat nanti di dalam pelaksanaan monitoring dan kegiatan di lapangan. Oleh karenanya, partisipasi dari berbagai pihak (diperlukan) dalam pelaksanakan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Ganip menambahkan, “Protokol kesehatan yang kita pantau, perlu saya informasikan ini kita lakukan secara individu, institusional pada pusat-pusat keramaian.”

Baca Juga: Vaksin Diklaim Dapat Tekan Potensi Lahirnya Varian Baru Covid-19, Ini...

Ia mengungkapkan, ada beberapa lokasi atau tempat yang akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Oleh karenanya, kita akan instruksikan untuk pengetatan proses ini agar setiap institusi dan pengelola pusat keramaian itu wajib memiliki Satgas Covid atau tim penegakan proses dan pengawas pelaksanaan proses. Tugasnya nanti adalah melaporkan secara berkala ke Satgas melalui sistem aplikasi monitoring kepatuhan prokes dalam sistem BLC (Bersatu Lawan Covid),” jelas Ganip.

Ganip menambahkan, tujuan evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihaknya guna mengevaluasi implementasi penerapan protokol kesehatan dari masyarakat di lapangan.

“Kita akan bisa melakukan kegiatan penegakan lapangan dengan dengan benar. Selain itu, juga dalam konteks monitor dan evaluasi, nanti setiap institusi dan pengelola pusat keramaian kita wajibkan untuk melaporkan kapasitas normal dari institusi dan pusat keramaian yang dikelola,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerukan hal serupa guna memperketat PPKM Mikro di luar Pulau Jawa-Bali.

Menurutnya, pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

“Terhadap daerah-daerah ini, kami minta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjalankan PPKM Mikro secar ketat dan dispilin,” tegas Airlangga.

Ia juga meminta kepada para kepala daerah setempat untuk menyiapkan infrastruktur pelaksanaan PPKM yang dimaksud. Selain itu, posko-posko di daerah juga diminta bekerja sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T) Covid-19.

“Selanjutnya, kami juga meminta agar penegakan disiplin menggunakan masker di beberapa daerah yang kepatuhannya mulai menurun,” imbuh Airlangga.

Bagikan