Penurunan 50 Persen Mobilitas Diklaim Bisa Reduksi Jumlah Kasus Corona

Terkini.id, Kupang – Dalam salah satu syarat protokol kesehatan (prokes) guna mereduksi lonjakan penularan Covid-19 adalah mengurangi mobilitas. Hal itu termasuk dalam bagian dari item protokol kesehatan lainnya dalam akronim 5M, yaitu memakai maskter, menuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas itu tadi.

Terkait hal itu, di hari ketiga pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah melakukan rapat dengan para gubernur, bupati, dan wali kota serta aparat terkait guna mengevaluasi PPKM Darurat di tiga provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

“Untuk melihat indikator mobilitas masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA. Ditemukan, masih banyak sekali pergerakan masyarakat di tiga provinsi tersebut,” beber Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan resminya secara virtual, Senin 5 Juli 2021.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Ketiga indikator itu akan dibuat indeks komposit gabungan agar dapat menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum.

“Berdasarkan analisis historis, dibutuhkan penurunan mobilitas 30 persen untuk menurunkan jumlah kasus. Namun, dengan adanya varian Delta saat ini, estimasinya membutuhkan penurunan 50 persen mobilitas masyarakat,” papar Jodi.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Untuk itu, imbaunya, semua pihak diharapkan dapat saling mendukung untuk mencapai indikator tersebut. Sehingga, tetap di rumah namun produktif dan ibadah di rumah adalah suatu keharusan.

Jodi memaparkan, data indeks tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dievaluasi dan diintervensi. Data indeks mobilitas itu juga nantinya akan segera digabungkan ke website Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar masing-masing daerah dapat segera mengupdate secara harian, sekaligus dapat mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.

Seperti diketahui, terkait mobilitas masyarakat, Kemenkes sendiri telah membuka akses bagi operator transportasi udara melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara otomatis dengan menunjukkan QR Code di aplikasi pedulilindungi atau menunjukkan nomor NIK di counter check-in. Hal itu bertujuan untuk penyelarasan hasil tes agar dapat diakses banyak pihak.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

“Semua data penumpang termasuk yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen mereka tersimpan dengan aman di big data Kemenkes atau new all record (NAR) Kemenkes RI. Big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi,” imbuh Jodi.

Esensi Sinergi Pimpinan Daerah dan Pemahaman terhadap Level Pandemi

Sebagaimana diketahui, PPKM Darurat berlaku di 48 kabupaten dan kota yang telah dinilai berada pada pandemi level empat, serta 74 kabupaten dan kota pada level tiga.

Jodi menjelaskan, tingkat situasional tiga adalah situasi penularan di tingkat komunitas bertambah tinggi. Sementara, kapasitas tambahan untuk merespons terbatas dan layanan kesehatan menjadi kewalahan.

Adapun tingkat situasional empat, penularan tidak terkontrol dan kapasitas respons sistem kesehatan sangat terbatas dan tidak ada tambahan kapasitas yang tersedia. Sehingga, perlu tindakan ekstensif untuk menghindari layanan kesehatan kelebihan beban yang akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang terus naik.

Untuk itu, Jodi meminta para pimpinan daerah perlu memahami kategorisasi tersebut.

“Panduannya adalah Considerations for Implementing and Adjusting Public Health and Social Measures in the Context of Covid-19. Sebuah Interim Guidance yang dikeluarkan WHO pada 14 Juni 2021 yang telah diturunkan dalam Kepmenkes RI No 4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” paparnya.

Jodi mengajak semua pihak tetap bekerja keras bersama dan bergotong-royong agar level situasi yang saat ini di level tertinggi empat dan kemudian level tiga segera turun. Ini agar kegiatan sosial masyarakat dapat diatur kembali seperti situasi sebelum PPKM Darurat atau seperti pengaturan PPKM Mikro pada zona kuning dan hijau.

“Untuk mencapai tujuan menurunkan tingkat situasional level tiga dan empat, pemerintah akan memperkuat tracing, testing, dan treatment. Khusus tracing dan testing atau telusur dan periksa akan ditingkatkan menjadi tiga sampai empat kali lipat dari saat ini. Peningkatan tes juga akan disesuaikan dengan tingkat positivity rate mingguan,” paparnya.

Pasalnya, imbuh Jodi, semakin tinggi rasio konfirmasi positif semakin banyak tes yang harus dilakukan.

Selain itu, ia juga mengingatkan PPKM Mikro tetap berlaku di 27 provinsi lainnya di Indonesia. Bagi gubernur dan bupati, wali kota di luar Jawa-Bali tetap mempertahankan zona hijau dan kuning serta segera turunkan indikator-indikator yang menjadikan kabupaten dan kota masuk zona merah dan oranye.

“Saat ini, semua harus menghadapi pandemi bersama-sama. Keberhasilan satu wilayah tidak ada artinya kalau tidak seluruh Indonesia berhasil kendalikan Covid-19. Kesatuan dan solidaritas bersama akan jadi kunci keberhasilan kita,” imbau Jodi.

Ketersediaan Tabung Oksigen Diklaim Aman

Tekait ketersediaan tabung oksigen, Jodi mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan stoknya aman. Ia menargetkan, porsi oksigen yang diproduksi di Indonesia dialokasikan untuk kepentingan medis terlebih dulu.

“Pak Menko telah meminta menteri perindustrian untuk membantu menyukseskan kebijakan ini,” imbunya.

Jodi menambahkan, Pemda akan membentuk Satgas khusus guna memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes.

Sementara itu, sebutnya, aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen. Bagi masyarakat umum, ia juga berharap dapat melaporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan pemerintah.

“Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat. Hukum akan bertindak,” tegas Jodi.

Adapun perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, Jodi menyampaikan per Senin 5 Juni 2021, sebanyak 29.745 terinfeksi Covid-19 dan 558 di antaranya meninggal dunia.

“Mereka adalah bapak, ibu, saudara, tetangga, kolega kita,” katanya.

Oleh karena itu, Jodi kembali mengingatkan, semua pihak menaati aturan PPKM Darurat. Dengan begitu, optimistis penyebaran virus corona dapat melandai sehingga rumah sakit dan tenaga kesehatan akan sangat terbantu dengan berkurangnya beban. Selain itu, mereka dapat lebih fokus terhadap perawatan sehingga angka kesembuhan juga akan semakin tinggi.

“Jaga jarak, tetap di rumah, pakai masker dobel masker lebih baik, cuci tangan, serta pertahankan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tidak mematuhinya akan berujung sanksi atau keselamatan nyawa Aanda dan orang lain,” tegasnya.

Jodi juga mengajak masyarakat untuk divaksinasi. Menurutnya, Kemenkes telah mengatur pengalokasian vaksin, distribusi hingga mekanisme pelayanan vaksinasi dalam masa PPKM Darurat.

“Segera divaksinasi ke pelayanan vaksinasi covid-19 terdekat. Tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada karena telah dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat oleh BPOM dan WHO,” pesannya.

Terkait vaksin, Jodi menjelaskan jika sudah lebih 46 juta dosis vaksin telah diberikan. Sekitar 32 juta orang sudah terima dosis pertama dan 14 juta di antaranya mendapatkan dosis kedua. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk segera mendaftarkan diri untuk divaksin sekarang juga.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah semakin menggalakkan pelayanan kesehatan melalui telemedicine pada masa pandemi Covid-19.

“Informasi yang akurat terkait telemedis ini ada di situs Kemenkes RI dan covid19.go.id. Tetap bersatu melawan Covid-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia,” tutup Jodi.

Pemkot Kupang Kembali Terapkan PPKM Mikro

Upaya mereduksi atau menekan lonjakan angka penularan coronavirus disease (Covid-19) di Kota Kupang, juga terus digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dengan kembali memperketat protokol kesehatan dan memperpanjang (PPKM) Mikro yang berlaku mulai 5 Juli 2021 hingga 21 Juli 2021.

Dalam keterangan resminya, Senin 5 Juli 2021 kemarin, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man menjelaskan mekanisme surat edaran (SE) terkait protokol kesehatan bagi pelaku usaha, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, serta sektor esensial laiinya.

“Rapat tadi itu kita mengatur dua hal, yang pertama internal ASN dan pemerintahan tentang work from home, shift, vaksinasi, dan arahan lurah serta camat. Yang kedua adalah PPKM Darurat melalui penebalan yang telah dilakukan,” imbuhnya di Kota Kupang, Senin 5 Juli 2021.

Hermanus mengatakan, dalam surat edaran tersebut yang lebih ditekankan adalah penutupan mal secara total, terkecuali adanya restoran yang berada dalam mal. Usaha sektor kuliner itu hanya akan melayani pengunjung dengan penerapan take away atau tidak makan di tempat.

Sementara itu, sektor lainnya seperti supermarket, pasar, dan pusat perbelanjaan akan beroperasi hingga pukul 20.00 WITA.

Penerapan PPKM Mikro tersebut terpaksa dilakukan Pemkot Kupang menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Kota Kupang yang terus meningkat.

Perpanjangan PPKM Mikro itu sendiri tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 041/HK.443.1/VII/2021 tentang Perpanjangan Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kota Kupang.

Seiring gencarnya upaya pemerintah untuk mereduksi lonjakan penularan virus corona, TNI dan Polri juga tengah masif melakukan vaksinasi dalam program Serbuan Vaksinasi.

Hal itu juga merupakan implementasi amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencanangkan sejuta vaksin per hari dalam kegiatan vaksinasi nasional.

Dari TNI, realisasi itu terlihat dari program Serbuan Vaksinasi Covid-19 hari ketujuh yang dilaksanakan tim kesehatan Rumah Sakit TNI AU Lanud El Tari di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 5 Juli 2021. Kegiatan yang ditinjau langsung Komandan TNI AU Lanud El Tari Kupang Marsekal Pertama (Marsma) TNI Umar Fathurrohman tersebut patut diapresiasi demi kemaslahatan kesehatan masyarakat dari ancaman virus corona.

Demikian juga aksi nyata yang dilakukan Lantamal VII Kupang. Pasca diluncurkan pada Selasa 29 Juni 2021 lalu oleh Komandan Lantamal VII Kupang Laksamana TNI IG Kompiang Aribawa, setiap hari tim Serbuan Vaksin Masyarakat Maritim TNI AL terus digencarkan di berbagai lokasi.

Setelah menyasar masyarakat nelayan di Kelurahan Oeba, Kota Kupang pada Rabu 30 Juni 2021, tim kembali melakukan serbuan vaksin bagi anggota serikat pekerja yang bergerak di sektor maritim Pelabuhan Tenau Kupang.

Dari instansi pendidikan, aksi nyata juga terlihat di Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT yang menggelar vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi dosen dan mahasiswa.

Kegiatan yang berlangsung di ruang depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UPG 1945 di Jalan Perintis kemerdekaan III, Kota Baru, Kota Kupang pada Kamis 17 Juni 2021 lalu tersebut juga angin segar dalam program vaksinasi nasional. Dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 tersebut, semuanya berjalan lancar dengan diikuti sejumlah dosen maupun mahasiswa.

Wakil Rektor I UPG 1945 Uly Riwu Kaho mengungkapkan, kampus UPG 1945 merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam pemberian vaksin. Hal itu dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi.

“Kami bersyukur untuk dosen dan para mahasiswa sudah dilakukan tahapan vaksinasi pertama, dan hari ini dilanjutkan dengan tahap kedua,” imbuhnya.

Ia menambahkan, total keseluruhan peserta yang divaksinasi berjumlah sekitar 800 orang, dari pimpinan hingga para mahasiswa. Adapun yang divaksin pada Kamis 17 Juni 2021 berjumlah 105 orang.

Bagikan