Lebih Perketat Prokes! Pemkot Kupang Perpanjang PPKM Mikro Guna Reduksi Lonjakan Covid-19

Terkini.id, Kupang – Guna mereduksi atau menekan lonjakan angka penularan coronavirus disease (Covid-19) di Kota Kupang, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali memperketat protokol kesehatan (prokes) dengan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berlaku mulai 5 Juli 2021 hingga 21 Juli 2021.

Dalam keterangan resminya, Senin 5 Juli 2021 kemarin, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man menjelaskan mekanisme surat edaran (SE) terkait protokol kesehatan bagi pelaku usaha, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, serta sektor esensial laiinya.

“Rapat tadi itu kita mengatur dua hal, yang pertama internal ASN dan pemerintahan tentang work from home, shift, vaksinasi, dan arahan lurah serta camat. Yang kedua adalah PPKM Darurat melalui penebalan yang telah dilakukan,” imbuhnya di Kota Kupang, Senin 5 Juli 2021.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Hermanus mengatakan, dalam surat edaran tersebut yang lebih ditekankan adalah penutupan mal secara total, terkecuali adanya restoran yang berada dalam mal. Usaha sektor kuliner itu hanya akan melayani pengunjung dengan penerapan take away atau tidak makan di tempat.

Sementara itu, sektor lainnya seperti supermarket, pasar, dan pusat perbelanjaan akan beroperasi hingga pukul 20.00 WITA.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Penerapan PPKM Mikro tersebut terpaksa dilakukan Pemkot Kupang menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Kota Kupang yang terus meningkat.

Perpanjangan PPKM Mikro itu sendiri tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 041/HK.443.1/VII/2021 tentang Perpanjangan Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kota Kupang.

Dalam surat edaran tersebut, Pemkot Kupang bakal membatasi kegiatan di tempat kerja perkantoran di wilayah kelurahan yang berzona merah dengan menerapkan paling banyak 25 persen staf work from office (WFO) dan bagi tempat kerja perkantoran di wilayah kelurahan yang berzona orange dan kuning menerapkan paling banyak 50 persen staf work from office (WFO), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Pembatasan juga terjadi di usaha kuliner makan-minum (mamin) seperti restoran, rumah makan, warung makan, kafe, lapak jajanan, dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal.

“Dapat melayani makan/minum di tempat dengan maksimal 25 persen pengunjung/pelanggan dari kapasitas tampung sampai pukul 20.00 WITA,” demikian isi surat edaran tersebut.

Setelah pukul 20.00 WITA dibatasi hanya untuk melayani layanan makan dan minum melalui pesan- antar atau dibawa pulang seperti delivery dan take away dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, di lokasi perbelanjaan seperti minimarket, toko kelontong, toko swalayan, dan sejenisnya maksimal juga dibatasi 50 persen pengunjung atau pelanggan dari kapasitas tampung dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WITA.

“Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha wajib menyiapkan tempat mencuci tangan di pintu masuk,” imbuh surat edaran tersebut yang lebih menegaskan protokol kesehatan dengan lebih ketat ketimbang surat edaran sebelumnya.

Khusus usaha yang melayani kebutuhan pokok pasien pada kompleks rumah sakit, tetap dibuka sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara kecuali akses menuju tempat usaha seperti pasar tradisional dan sejenisnya dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WITA.

Dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat, pengelola atau penanggung jawab pasar wajib menyiapkan tempat mencuci tangan di pintu masuk.

Untuk tempat ibadah seperti gereja, masjid, musala, pura, vihara, klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Selanjutnya, fasilitas umum antara lain taman umum, tempat wisata, pub, karoke, pijat trasisional (pitrad), tempat hiburan, sarana olahraga, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Pembatasan juga dikenakan pada kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan seni dan budaya, olahraga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan untuk sementara waktu.

“Kendati demikian, dalam peristiwa kedukaan agar dapat segera dilakukan penguburan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kegiatan ikutan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” tegas isi dalam surat edaran kali ini.

Ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan itu, juga dapat dilihat dari isi surat edaran yang melarang keras semua pihak yang menyelenggarakan pesta dan syukuran seperti acara pernikahan, ulang tahun, wisuda, sambut tempat atau rumah baru, pembaptisan, khitanan, arisan, dan kegiatan seremonial sejenis lainnya juga ditiadakan sementara.

Untuk kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Sementara, kegiatan kedinasan dari pemerintahan tetap diizinkan dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan secara ketat. Adapun kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang sama

Surat edaran kali ini juga mengatur terkait pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum maksimal 70 persen dari kapasitas muat kendaraan.

“Wajib memakai masker serta mentaati protokol kesehatan lainnya bagi sopir, awak, dan penumpang,” demikian ketegasan dalam surat edaran dari Pemkot Kupang bertanggal 5 Juli 2021.

Seperti diketahui, Pemkot Kupang akan melakukan pemeriksaan melalui operasi Protokol Kesehatan Kasih (Prokasih) di setiap pintu masuk wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan yang hendak memasuki wilayah Kota Kupang, dengan ketentuan seperti pelaku perjalanan di darat yang hendak masuk ke wilayah Kota Kupang, wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Sementara pelaku perjalanan laut/udara wajib disertai hasil rapid tes antigen yang dikeluarkan maksimal satu kali 24 jam sebelumnya atau hasil negatif rapid test PCR yang dikeluarkan maksimal dua kali 24 jam sebelumnya,” sambung surat edaran tersebut.

Guna mendukung penertiban, Pemkot Kupang akan melibatakan pihak Kesehatan Pelabuhan, Polres Kupang Kota, dan instansi terkait lainnya.

Bagikan