Optimalkan Layanan Digital dalam PPKM Darurat, Sektor Jasa Keuangan Diklaim Beroperasi Normal

Terkini.id, Kupang – Indonesia yang tengah dirundung lonjakan kasus penularan Covid-19 memang menjadi polemik tersendiri bagi banyak sendi kehidupan. Selain sektor kesehatan, juga ekonomi dan sektor jasa keuangan.

Pemerintan sejak 3 Juli 2021 telah mengambil langkah preventif guna menekan angka penularan virus corona dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat setelah sebelumnya dalam beberapa periode juga memberlakukan PPKM Mikro.

Terkait hal itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya pemerintah yang mulai menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli 2021 guna mencegah penyebaran Covid-19 dengan menyesuaikan jam kerja dan mobilitas pegawai sesuai ketentuan.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Kendati menerapkan PPKM Darurat, tugas OJK dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sektor jasa keuangan serta pemberian layanan kepada masyarakat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pengaduan konsumen OJK 157, tetap berjalan normal sesuai operasional digital yang sudah berjalan.

Tugas pengawasan OJK kepada industri jasa keuangan bakal memaksimalkan proses analisis dan pemeriksaan memanfaatkan sistem teknologi informasi (TI) serta pembinaan dan sosialisasi melalui daring serta surat menyurat atau email.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juli 2021, OJK melalui Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, meminta pelaku sektor jasa keuangan di perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal mengikuti penerapan PPKM Darurat tersebut.

“Seluruh lembaga jasa keuangan akan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” demikian tulisnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak mengecualikan penyediaan uang tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

“Untuk itu, OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) dan Kapolda di Jawa-Bali guna memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan tetap berjalan dengan baik,” papar Anto Prabowo.

Selain itu, untuk mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, OJK terus melanjutkan kegiatan vaksinasi massal yang telah dimulai Juni 2021 lalu ke seluruh Indonesia bekerja sama industri jasa keuangan dengan target sebanyak 335 ribu orang pada Juli 2021 ini.

“Partisipasi vaksinasi massal sektor jasa kuangan ini diharapkan mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi penduduk,” tutup Anto Prabowo.

Bagikan