Gubernur NTT Minta Bupati Serius Tangani Kasus Corona dengan Perketat Prokes

Terkini.id, Kupang – Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per Kamis 1 Juli 2021, di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah 399 kasus setelah sehari sebelumnya, Rabu 30 Juni 2021 mencapai 520 kasus baru.

Berdasarkan data itu, dalam dua hari terdapat 919 kasus baru. Total kasus Covid-19 di NTT menjadi 20.645, dengan jumlah pasien yang masih dirawat dan menjalani karantina sebanyak 3.279 orang.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sendiri telah mengeluarkan surat edaran kepada wali kota dan para bupati se-NTT untuk serius berupaya menekan laju penularan Covid-19 di wilayah masing masing dengan memperketat protokol kesehatan (prokes).

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Hal itu menyusul amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khusus di Pulau Jawa dan Bali, selama 3-20 Juli 2021. Untuk itu, Viktor meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat PPKM secara mikro.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pimpinan Setda NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota mengaktifkan kebijakan PPKM Mikro.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

“Sudah ada rencana supaya diadakan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Gubernur dengan para bupati dan wali kota. Saat ini (surat edaran) sudah di meja Pak Sekda NTT (Ben Polo Maing),” terangnya di Kupang, Kamis 1 Juli 2021 kemarin.

Marius menambahkan, begitu pun surat edaran Gubernur NTT ke seluruh bupati dan Wali Kota Kupang untuk bisa menekan lonjakan kasus Covid-19 dengan mengaktifkan PPKM Mikro secara baik.

Ia menjelaskan, kendati instruksi PPKM Darurat dari Presiden Jokowi hanya berlaku khusus di Pulau Jawa dan Bali, namun NTT juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran kasus Covid-19.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

“Secara nasional, Presiden mengumumkan PPKM Darurat. Walau hanya berlaku bagi provinsi di Pulau Jawa dan Bali, tetapi kita tetap waspada karena NTT adalah daerah terbuka, di mana setiap hari ada warga dari luar yang datang (masuk) sehingga kita perlu waspadai ini,” imbau Marius.

Menurutnya, Pemprov NTT berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat terus memperketat upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kita harapkan bupati dan wali kota, sambil menunggu surat edaran gubernur, (tetap) untuk bisa menekan laju corona di wilayah,” tegas Marius.

Seperti diketahui, Pemkot Kupang sendiri bakal memperbaharui surat edaran Wali Kota Kupang apabila ada instruksi pemerintah pusat terkait PPKM Darurat.

“Jadi, kalau nantinya ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait dengan PPKM Darurat, maka Pemerintah Kota Kupang akan mengeluarkan surat edaran terbaru dengan penerapan PPKM Darurat,” ungkap Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man ketika dikonfirmasi pada Rabu 30 Juni 2021 lalu.

Menurutnya, jika PPKM Darurat diterapkan, maka akan lebih ketat ketimbang penerapan PPKM Mikro, misalnya pembatasan kegiatan masyarakat dibatasi hanya hingga pukul 19.00 WITA.

“Sementara, untuk restoran hanya bisa menerima makan di tempat 25 persen dari kapasitas ruangan, jadi itu contoh-contoh kebijakan yang akan diterapkan pemerintah apabila ada instruksi untuk menerapkan PPKM Darurat,” imbuh Hermanus.

Selain itu, sambungnya, semua kegiatan yang berpotensi terjadi penularan virus corona akan dilarang terutama di zona merah.

Terkait kesiapan rumah sakit, Hermanus mengungkapkan jika Rumah Sakit (RS)SK Lerik Kota Kupang sudah siap. Kendati dalam kesiagaan penuh, namun pihaknya tidak berharap terjadi lonjakan kasus. Pasalnya, jika terjadi lonjakan pasien Covid-19 maka banyak rumah sakit yang akan kewalahan.

“Saya kira kalau PPKM kita terapkan secara ketat, dan pasien yang melakukan isolasi mandiri mengikuti semua protokol kesehatan (prokes) maka angka kasus Covid-19 bisa ditekan,” pesan Hermanus.

Ia menjelaskan, sudah mengistruksikan kepada semua lurah agar wilayah yang masuk kategori zona merah bisa kembali hijau.

“Dari 51 kelurahan, hanya tersisa empat kelurahan yang masuk dalam kategori zona hijau,” beber Hermanus.

Sementara itu, saat ditemu pada hari yang sama, Rabu 30 Juni 2021 lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Retnowati mengatakan, telah menyiapkan 294 tempat tidur bagi pasien Covid-19. Jumlah tempat tidur itu tersebar di semua rumah sakit milik Pemkot. Menurutnya, jumlah tempat tidur tersebut telah digunakan sebanyak 133 unit.

Serupa di Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) juga memberlakukan PPPKM Mikro mulai 28 Juni hingga 21 Juli mendatang.

“Kita sudah berlakukan PPKM Mikro sampai tanggal 21 Juli mendatang. Hal ini dilakukan untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di TTS,” terang Bupati TTS  Egusem Piether Tahun, Kamis 1 Juli 2021.

Bupati TTS sendiri telah menginstruksikan menutup sementara pasar tradisional mingguan dan pasar desa harian mulai 28 Juni hingga 28 Juli 2021 mendatang. Selain itu, membatasi jam operasional Pasar Inpres Soe, dibuka pukul 05.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA.

Adapun hal yang sama juga dilakukan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Juandi David. Hal itu dilakukan  guna memastikan instruksi penerapan PPKM Mikro dapat diimplementasikan.

“Kami sudah selenggarakan rapat Forkopimda, dinas terkait atau satgas Covid-19 tingkat kabupaten untuk menangani perkembangan Covid-19 yang akhir-akhir ini mulai meningkat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk TTU,” imbuh Juandi, Kamis 1 Juli 2021.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil rapat itu telah dirumuskan instruksi bupati dan akan diberlakukan dalam satu dua hari ke depan.

Untuk itu, imbuh Juandi, pihaknya memastikan Satgas Covid-19 akan lebih memperketat pengawasan terhadap mobilitas masyarakat atau pelintas jalan pada pos-pos lintas batas kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Selain itu, juga memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan pada area-area publik.

“Setiap masyarakat yang masuk pasar harus pakai masker, cuci tangan, dan periksa KTP. Kalau KTP tidak ada jangan masuk pasar,” tegas Juandi.

Ditemui terpisah, Bupati Belu Agustinus Taolin, Kamis 2 Juli 2021, mengungkapkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya guna menekan lonjakan kasus Covid-19. Langkah esensial lainnya, yaitu melakukan deteksi dini melalui rapid antigen yang dilaksanakan setiap hari.

“Menangani secara cepat dan terukur bagi orang yang terkonfirmasi, melakukan perawatan intensif bagi pasien positif, mengawasi orang yang bergejala, melanjutkan vaksinasi dan selalu memberikan imbauan kepada masyarakat untuk patuh menetapkan proses,” tutupnya.

Bagikan