Status Covid-19 Indonesia Masih Zona Kuning Risiko Zona Merah, Ini Alasannya

Terkini.id, Kupang – Bila dilihat dari the state of Covid-19 transmission atau kondisi penularan Covid-19 per awal Juni 2021, Indonesia dinyatakan masih berada pada zona kuning pandemi, dengan risiko memburuk ke zona merah.

Kesimpulan tesebut diambil berdasarkan penggunaan fungsi produksi dan elastisitas produksi kesehatan untuk menganalisis tahapan penularan Covid-19, serta mengkaji besaran risiko dari pelonggaran Tindakan Kesehatan Publik (TKP).

Hal ini disampaikan Associate Professor Perbanas Institute Dradjad Hari Wibowo, yang merujuk pada artikelnya, “Wibowo, D.H. When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for COVID-19 control policy. BMC Public Health 21, 1037 (2021), dengan DOI https://doi.org/10.1186/s12889-021-11088-x”.

Baca Juga: Vaksinasi Diklaim Bentuk Herd Immunity, Ini yang Dilakukan Komunal Keagamaan...

Artikel ini sendiri terbit pada 2 Juni 2021, dengan proses penerbitan sembilan bulan. BMC Public Health adalah salah satu jurnal kesehatan publik terkemuka di dunia dengan kategori Scopus Q1. Sekadar diketahui, BMC yang merupakan singkatan dari BioMed Central adalah penerbit akses terbuka ilmiah berbasis di Britania Raya yang menghasilkan lebih dari 250 jurnal ilmiah. Semua jurnalnya hanya diterbitkan secara online. BMC mengklaim institusinya sebagai penerbit sains akses terbuka pertama dan terbesar.

Dradjad yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini pernah menjadi peneliti ekonomi kesehatan pada awal dekade 1990-an. Sekadar diketahui INDEF sendiri adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta.

Baca Juga: Sinergi Pemkot dan Polres Kota Kupang Efektif Pantau Kepatuhan Prokes...

Atas pendekatan fungsi produksi kesehatan, sebut Dradjad, kondisi penularan di satu negara atau wilayah dapat dibagi menjadi tiga zona, yaitu merah, kuning, dan hijau.

“Di zona merah, jumlah kasus harian Covid-19 meningkat dengan elastisitas produksi kesehatan di atas satu. Berbagai TKP seperti penutupan perbatasan, lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilakukan untuk menekan penularan,” demikian tulisnya.

Sementara itu, di zona kuning, jumlah kasus harian menurun namun elastisitas masih di atas satu. Pelonggaran TKP tidak direkomendasikan di zona ini.

Baca Juga: Ini Urgensi Evaluasi Penanganan Perkembangan Kasus Covid-19 bagi Pemda

Adapun di zona hijau, jumlah kasus harian menurun dengan elastisitas antara nol hingga satu. Pelonggaran TKP dapat dipertimbangkan, namun perlu menghitung risiko eskalasi kasus berdasarkan probabilitas Bayesian.

Menurut Dradjad, selama ini indikator epidemiologi kunci yang dipakai adalah bilangan reproduksi R. Masalahnya, negara sedang berkembang umumnya tidak mampu mengestimasi R dengan akurat. Keterbatasan anggaran kesehatan, kelemahan sistem data kesehatan, serta rendahnya tingkat tes dan penelusuran kasus membuat banyak negara tidak mampu mengestimasi bilangan reproduksi dasar R0 pada awal pandemi.

Tanpa R0 yang akurat, R yang dihasilkan juga tidak akurat. Karena itu ia menguji coba pemakaian elastisitas produksi kesehatan sebagai alternatif apabila R yang akurat tidak tersedia. Dalam artikelnya, Dradjad mengembangkan “jembatan sederhana” antara model matematis epidemiologi dengan ekonomi produksi.

Pendekatan di atas diterapkan terhadap Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia. Hasilnya, meskipun Perancis, Jerman, Italia dan Inggris sempat berada di zona hijau, risiko eskalasi penularan di negara-negara tersebut ternyata masih tinggi.

Beberapa pekan setelah versi awal artikel ini selesai, eskalasi tersebut benar-benar terjadi. Elastisitas produksi kesehatan yang meningkat terbukti bisa menjadi peringatan dini terhadap eskalasi jumlah kasus.

Untuk Indonesia, ulas Dradjad, per 5 Juni 2021 elastisitas di atas masih sebesar 1,45. Sejak 1 Juli 2020 hingga awal Juni 2021, elastisitas ini mencapai puncak sebesar 4,56 pada 17 Januari 2021. Setelah itu trennya menurun.

Saat liburan Lebaran atau Idul Fitri, angkanya sempat di bawah satu. Kendati demikian, angka tersebut merupakan anomali akibat anjloknya tes. Terbukti, setelah liburan elastisitas kembali ke kisaran 1,5 sehingga Indonesia masih di zona kuning.

“Karena tren elastisitasnya naik, risiko masuk ke zona merah tidak bisa diabaikan. Jadi, di Juni 2021 ini seharusnya Indonesia memperketat TKP-nya. Apalagi, di beberapa kota sudah terdapat kasus di mana rumah sakit kewalahan menampung pasien Covid-19,” imbaunya.

Mengingat tingginya tingkat penularan varian Delta, yang sebelumnya disebut varian India, papar Ketua Dewan Pakar PAN ini, analisis terkait kondisi penularan Covid-19 secara ilmiah dan akurat sangatlah krusial. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu mendesain skema TKP yang paling tepat sehingga jumlah kasus dapat diturunkan, namun kerusakan ekonomi dan psikologinya dapat ditekan.

Apalagi, imbuh Dradjad, pada tahun kedua pandemi biasanya masyarakat mengalami kelelahan psikologis sehingga TKP semakin sulit diterapkan. Adanya jutaan pekerja yang tergantung pada penghasilan harian menambah kesulitan penerapan TKP.

“Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari 128,45 juta orang bekerja pada Agustus 2020, sekitar 77,67 juta orang atau 60.47 persen adalah pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, baik dari pertanian ataupun non pertanian.  Selain itu, sebagian besar dari 17,48 juta orang yang bekerja di industri manufaktur adalah pekerja dengan upah harian,” terangnya.

Dengan mengetahui kondisi penularan, TKP bisa didesain lebih pas lagi. Ini dijalankan seiring upaya pembentukan kekebalan komunal atau herd immunity melalui vaksinasi.

Dradjad mengakui, vaksinasi memang bukan solusi sempurna terhadap pandemi. Kendati demikian, dengan vaksinasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa berjalan sinergis. Berbeda dengan lockdown yang secara kesehatan positif, tetapi secara ekonomi negatif.

Menurutnya, jika herd immunity tercapai melalui vaksinasi maka mobilitas orang bisa dipulihkan, sementara risiko eskalasi penularan lebih terkendali.

“Jika herd immunity belum tercapai, tetapi porsi penduduk yang divaksin cukup tinggi, penyebaran virus, hospitalisasi atau kematian biasanya menurun. Rumah tangga dan pelaku usaha yang sudah divaksin juga lebih konfiden beraktivitas ekonomi, sehingga konsumsi, investasi, dan pertumbuhan bisa pulih,” papar Dradjad

Ia mengungkapkan, perekonomian itu tergantung pada pergerakan orang. Jika pergerakan orang terganggu karena tingginya penularan, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terganggu pula. Padahal, keduanya menyumbang sekitar 90 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Pada 2020 lalu, angkanya adalah 89,39 persen dengan kontribusi konsumsi 57,66 persen dan investasi 31,73 persen. Pemerintah bisa memberi stimulus fiskal, tetapi peranan belanja pemerintah hanya 9,29 persen. Jadi kita memang perlu memulihkan pergerakan orang. Kombinasi TKP, vaksinasi, dan pengobatan yang tepat menjadi pilihan paling realistis saat ini untuk pemulihan tersebut,” tutup Dradjad.

Bagikan