Kajian Khusus Terhadap KBM Tatap Muka Juli 2021 Dianggap Penting dalam Masa Pandemi

Terkini.id, Kupang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka harus dilakukan ekstra hati-hati, salah satunya dengan menerapkan kapasitas maksimal 25 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7 Juni 2021.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengarahkan, KBM tatap muka yang bakal dimulai harus dijalankan secara ekstra hati-hati. Pasalnya, KBM tatap muka juga dilakukan secara terbatas

Baca Juga: Vaksinasi Diklaim Bentuk Herd Immunity, Ini yang Dilakukan Komunal Keagamaan...

“Pertama, instruksi Presiden, pembelajaran tatap muka hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa. Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan. Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan orang tua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka),” papar Budi.

Untuk itu, ia mengimbau kepala daerah untuk memasifkan program vaksinasi karena vaksin yang akan dikirim ke daerah diprioritaskan bagi guru dan lansia. Menurut Budi, hal itu merupakan pesan Presiden Jokowi, sehingga guru sudah harus divaksinasi sebelum KBM tatap muka dilaksanakan.

Baca Juga: Sinergi Pemkot dan Polres Kota Kupang Efektif Pantau Kepatuhan Prokes...

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021. Kendati demikian, Nadiem menekankan orang tua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah KBM tatap muka atau belum.

“Itu hak prerogatif orang tua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” demikian ungkap Nadiem dari laman Kemendikbud Ristek.

Nadiem juga mengungkapkan, hasil dari berbagai survei yang dihimpun maupun yang dilakukan Kemendikbud Ristek menyebutkan, mayoritas peserta didik dan orang tua sudah ingin proses KBM tatap muka.

Baca Juga: Ini Urgensi Evaluasi Penanganan Perkembangan Kasus Covid-19 bagi Pemda

“Hampir 80 persen sudah ingin KBM tatap muka. Karena juga sudah lebih percaya diri dengan protokol kesehatan (prokes),” imbuhnya.

Urgensi Kajian KBM Tatap Muka di NTT

Rencana KBM tatap muka yang akan dilakukan pada Juli 2021 mendatang di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kota Kupang diperlukan kajian lebih jauh dari dinas terkait. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelayakan dalam KBM tatap muka yang masih dalam masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan Richard Odja. Kepada wartawan di Kupang, Senin 7 Juni 2021, ia mengatakan pihaknya dalam hal ini komisi IV, telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan tentang instruksi dari Kementerian Pendidikan terkait, yang fokus terhadap pelaksanaan KBM tatap muka yang mengamanatkan agar semua tenaga pendidik harus divaksinasi.

“Jadi, Dinas Kesehatan harus melakukan vaksinasi terpusat di sekolah-sekolah, supaya guru itu datang dan dilayani. Perlu diingat, sebelum melaksanakan KBM tatap muka perlu adanya studi kelayakan gedung sekolah,” paparnya.

Politisi muda dari Partai Gerindra tersebut mengatakan, pasca badai siklon seroja yang belum lama ini melanda NTT, tentunya banyak sekolah yang terdampak. Ia mencontohkan, kondisi bangunan fisik sekolah juga banyak yang rusak sehingga pihak Dinas Pendidikan harus memastikan gedung sekolah tersebut layak atau tidak untuk dimulainya kegiatan belajar mengajar.

“Dinas Pendidikan harus bergerak cepat untuk melakukan koordinasi lintas OPD, agar rencana kegiatan KBM tatap muka bisa dipersiapkan secara baik,” imbaunya.

Richard juga meminta pihak sekolah dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif guna mendekatkan dan kembali mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik.

“Ini supaya bisa mendekatkan kembali siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan sekolah, dan dengan teman-teman mereka,” pesannya.

Intinya, sebut Richard, Dinas Pendidikan juga harus berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD sebagai mitra, agar bisa turun bersama ke sekolah-sekolah guna memastikan sekolah-sekolah tersebut telah siap melaksanakan KBM tetap muka dengan aman.

Bagikan