Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Diklaim Perlambat Terbentuknya Kekebalan Komunal

Terkini.id, Kupang – Dalam masa pandemi, terdapat beberapa negara yang sedang mengalami krisis dalam penanganan Covid-19 dengan indikator peningkatan kasus yang signifikan. Beberapa negara tersebut menerapkan kebijakan khusus berupa lockdown dan juga menerapkan kebijakan lainnya seperti perpanjangan durasi karantina sebagai langkah urgensi guna menekan penularan semaksimal mungkin.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan pandemi di berbagai negara. Pemantauan yang dimaksudnya itu dilakukan sebagai basis dalam penyusunan kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat nasional.

“Pada prinsipnya, berbagai kebijakan yang ditetapkan selalu mempertimbangkan berbagai aspek demi kesehatan dan keselamatan masyarakat,” papar Wiku, dalam keterangan tertulisnya dalam laman resmi pemerintah Covid19.go.id, Sabtu 5 Juni 2021.

Baca Juga: Ini Upaya Penyelenggara Bimas Buddha Kupang Bentengi Keluarga dari Destruksi...

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini juga tengah melakukan pengendalian kasus nasional pasca libur panjang saat Idul Fitri 2021 lalu. Oleh karena itu, untuk memastikan kasus di tingkat nasional dapat terkendali dengan baik, pemerintah juga terus mengantisipasi kenaikan kasus akibat importasi kasus yang berasal dari pelaku perjalanan internasional.

“Untuk itu, pemerintah berupaya keras menetapkan kebijakan yang paling efektif dan efisien,” kata Wiku.

Baca Juga: Percepat Tercapainya Herd Immunity, Wali Kota Kupang Perintahkan Lurah-Camat Data...

Pihaknya juga menekankan, kondisi Covid-19 yang cukup terkendali akhir-akhir perlu dipertahankan. Tentunya, sebut Wiku, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi dan kerja keras dari berbagai pihak sehingga terus membaik.

“Apapun keputusan resmi yang akan diambil pemerintah nantinya, (pastinya) melalui analisis risiko dan cost-benefit yang tepat dengan mempertimbangkan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis,” bebernya.

Hoaks Terkait Vaksin yang Meresahkan

Baca Juga: Ini Peran Kesbangpol dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di NTT

Sejatinya, pandemi Covid-19 tidak sertamerta menghentikan peredaran hoaks di tengah masyarakat. Justru, hoaks terkait pengobatan dan penanganan Covid-19 serta informasi hablur atau keliru seputar vaksin dan vaksinasi, masih banyak ditemukan di lapangan. Hal inilah perlu dijawab dan diluruskan sumber-sumber informasi yang terpercaya.

Pemerhati Imunisasi dr Julitasari Sundoro menjelaskan jika dirinya terkadang tidak mengerti kenapa orang-orang mau repot-repot membuat hoaks.

“Karena hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi Covid-19,” terangnya dalam Dialog Produktif bertajuk “Hindari Hoaks Seputar Vaksinasi” yang digelar Komite Pananggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara virtual, Kamis 3 Juni 2021.

Julitasari menegaskan agar masyarakat harus mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya.

“Institusi seperti Kemenkes dan Kemkominfo perlu jadi rujukan agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Kita harus cek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkannya,” pesannya.

Seperti halnya menjawab keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin Covid-19, Julitasari menerangkan sebenarnya kandungan vaksin Covid-19 ini adalah antigen dari virus SARS-CoV-2, yang diperlukan untuk membentuk antibodi.

“Apabila mendengar ada demam atau bengkak di tempat penyuntikan, itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia. Reaksi-reaksi ringan akibat divaksinasi itu bisa hilang dalam satu-dua hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” bebernya.

Sementara itu, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri menambahkan, salah satu vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi nasional adalah AstraZeneca. Menurutnya, vaksin ini hadir di Indonesia sehubungan dengan adanya regulasi dari Kemenkes, vaksin tersebut akan digunakan untuk program vaksinasi nasional.

“Tentu dasarnya adalah pertimbangan ilmiah dan medis, sehingga kita harus percaya pemerintah telah melakukan evaluasi mendalam sehingga vaksin-vaksin yang telah ditetapkan layak untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal) bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Rizman menjelaskan, ketika vaksin akan dipergunakan suatu negara, harus mendapatkan izin dari otoritas negara tersebut. Khusus untuk Indonesia, vaksin harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Khusus untuk vaksin Covid-19 ini harus mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Semua vaksin, tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan BPOM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yaitu vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50 persen,” terangnya.

Sekadar diketahui, AstraZeneca sendiri hadir di Indonesia sejak 1971, dan pada masa pandemi ini AstraZeneca bekerja sama lembaga penelitian Oxford untuk mengembangkan vaksin Covid-19 dengan prinsip tidak mengambil keuntungan, lalu memproduksi vaksin sebanyak mungkin untuk disebarkan secara luas dan merata ke semua negara. Saat ini Indonesia sendiri sudah menerima sekitar enam juta dosis AstraZeneca dari jalur Covax Facility.

“Sampai hari ini, ada 400 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang sudah diproduksi dan didistribusikan ke 165 negara di dunia. Lalu, di 165 negara yang dikirimi vaksin AstraZeneca itu diedarkan, selalu dipantau perkembangan dari sisi keamanan dan efikasi vaksin Covid-19 tersebut,” ungkap Rizman.

Sementara itu, Spesialis Penyakit Dalam dr Suzy Maria juga menambahkan, sekarang masyarakat memang banyak menanyakan soal keamanan vaksin Covid-19.

“Namun, di setiap kesempatan kami para dokter selalu memberikan informasi bahwa efek samping itu wajar terjadi pada vaksinasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut seringkali bersifat ringan,” imbuhnya.

Menurut Suzy, orang-orang dengan penyakit penyerta justru perlu dilindungi dengan vaksin Covid-19, karena apabila terinfeksi virus Covid-19 akan memperberat penyakit penyerta yang dideritanya.

“Jadi, risikonya jauh lebih besar apabila tidak divaksinasi,” tutupnya.

Bagikan