PEN Infrastruktur dalam Masa Pandemi Diklaim Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja hingga Pelosok Desa

Terkini.id, Kupang – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2021 mulai menuju positif di angka minus 0,74 persen, dari minus 2,19 persen di kuartal empat 2020. Pada kuartal dua 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih tujuh persen.

Pemerintah daerah (Pemda) juga didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. Untuk itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung masyarakat.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch Adrian, mengungkapkan APBD pada 2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun. Menurutnya, hingga saat ini realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen.

Baca Juga: Kajian Khusus Terhadap KBM Tatap Muka Juli 2021 Dianggap Penting...

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan tujuh persen pada kuartal dua tahun ini,” paparnya dalam Dialog Produktif bertajuk “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dorong Pembangunan” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu 2 Juni 2021.

Adrian menjelaskan, Pemda didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif.

Baca Juga: Kendati dalam Masa Pandemi Covid-19, Kadin NTT Komitmen Terus Jadi...

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya, sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, mengatakan Kementerian PUPR yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” katanya.

Baca Juga: Waspada, Kasus Aktif Covid-19 Naik di 10 Provinsi Pasca Lebaran

Terkait PEN, Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun, ini guna membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain.

“Realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” beber Endra.

Ia menambahkan, empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.

Adapun Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung.

“Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi. Oleh karena itu, program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelasnya.

Motor penggerak perekonomian di saat pandemi, sebut Piter, adalah belanja pemerintah melalui program PEN.

“Saya kira, semua lembaga pemerintah saat ini sudah  bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita. Termasuk, menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” imbuhnya.

Bagikan