Tren Peningkatan Keterisian Tempat Tidur Covid-19 Dipicu Mobilitas Libur Idul Fitri

Terkini.id, Kupang – Memasuki minggu kedua pasca periode libur Idul Fitri, telah terjadi tren kenaikan tingkat keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan Covid-19. Peningkatan ini terlihat di tingkat nasional yang merupakan kontribusi dari lima provinsi dengan kenaikan tertinggi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Yogyakarta.

“Adapun peningkatannya menunjukkan variasi, namun trennya terjadi selama lima-enam hari terakhir,” terang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat 28 Mei 2021 yang dipublikasikan laman resmi pemerintah Covid19.go.id pada Sabtu 29 Mei 2021, yang juga disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Peningkatan tempat tidur isolasi mulai terlihat dengan membandingkan data pada 20 Mei dan 26 Mei 2021. Peningkatan secara nasional sebesar 14,2 persen, yaitu dari 20.560 menjadi 23.488 tempat tidur.

Baca Juga: Ini Upaya Penyelenggara Bimas Buddha Kupang Bentengi Keluarga dari Destruksi...

“Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari lima provinsi karena mengalami kenaikan bed occupancy rate (BOR) antara 18-23 persen dalam rentang waktu yang sama dengan kenaikan di tingkat nasional,” papar Wiku.

Adapun perincian persentase kenaikan BOR, di antaranya Jakarta dengan keterisian tempat tidur isolasi naik 23,7 persen dari 3.108 menjadi 3.846, Jawa Barat naik 30,2 persen dari 3.003 menjadi 3.615, Jawa Tengah naik 23,14 persen dari 2.567 menjadi 3.161, Banten naik 21,2 persen dari 816 menjadi 959, dan Yogyakarta naik 18,8 persen dari 495 menjadi 585 tempat tidur terisi.

Baca Juga: Percepat Tercapainya Herd Immunity, Wali Kota Kupang Perintahkan Lurah-Camat Data...

“Data ini menandakan terjadi peningkatan kasus pada enam hari terakhir. Ini artinya, peningkatan kasus juga terjadi pada pasien dengan gejala sedang dan berat sehingga membutuhkan ruang isolasi. Ini adalah alarm keras, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa,” pesan Wiku.

Ia mengingatkan, perlu diperhatikan data-data yang disampaikan saat ini belum menggambarkan sepenuhnya perkembangan pada minggu kedua packa Idul Fitri. Kendati demikian, data penambahan kasus positif, kasus aktif, mobilitas penduduk, serta keterisian ruang isolasi sudah menunjukkan adanya kenaikan.

Data itu juga menegaskan, provinsi-provinsi di Pulau Jawa adalah kontributor terbesar penambahan kasus positif tingkat nasional. Untuk itu, provinsi-provinsi ini harus melakukan konsolidasi penanganan dengan baik antar jajaran pimpinan daerah.

Baca Juga: Ini Peran Kesbangpol dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di NTT

“Ini agar Pulau Jawa dapat menjadi kontributor perbaikan perkembangan kasus di tingkat nasional. Manfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah lintas wilayah tingkat provinsi, kabupaten/kota agar dapat menghasilkan strategi pengendalian yang efektif,” imbau Wiku.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau masyarakat tidak tersesat dalam menerima informasi. Menurutnya, masyarakat sepatutnya memilah informasi yang beredar di jagat maya.

“Dengan cara berimbang dan akan lebih baik melakukan verifikasi informasi dari sumber terpercaya,” pesan Wiku.

Imbauan itu terkait beredarnya berita bohong atau hoaks yang erat hubungannya dengan upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Seperti vaksin yang mengandung magnet. Perlu diketahui, vaksin tidak mengandung magnet. Koin bisa saja menempel di kulit karena adanya keringat yang diproduksi secara alami kulit manusia dan gaya gesek lainnya. Sehingga, menimbulkan gaya magnet,” beber Wiku.

Ia berpesan, masyarakat juga harus selalu mencari fakta atas informasi dengan berlandaskan pada bukti-bukti ilmiah. Untuk itu, ia meminta agar menjauhi berita atau informasi yang sumbernya tidak kredibel.

“Masyarakat baiknya menjauhi sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Lakukanlah verifikasi melalui kanal resmi penanganan Covid-19 atau melalui berita di media massa,” pesan Wiku.

Pasalnya, jika masyarakat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maka sama saja dengan menyebar berita bohong.

“Ini tentunya menghambat upaya pemerintah dalam menangani pandemi di Indonesia,” tutup Wiku.

Bagikan