Upaya Landaikan Kurva Pandemi, Satgas Covid-19-Dewan Pers Kembali Gelar FJPP

Terkini.id, Kupang – Guna melandaikan kurva pandemi Covid-19 yang masih menyebar di berbagai provinsi Indonesia melalui pemberitaan yang edukatif, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Satgas Covid-19) bekerja sama Dewan Pers kembali menggelar program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) di 2021.

Kegiatan yang merupakan “beasiswa” untuk para jurnalis ini juga digelar sebagai upaya mengeradikasi pemberitaan hablur yang menjurus kebohongan publik atau hoaks, secara resmi dimulai pada Mei 2021 hingga berakhir pada Desember 2021.

Dalam kegiatan briefing dan pembekalan para peserta FJPP 2021 melalui aplikasi Zoom dan disiarkan langsung lewat kanal Youtube Pusdalops BNPB, Senin 10 Mei 2021, Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo mengatakan, program FJPP merupakan hal esensial guna memerangi Covid-19 melalui peran media dalam jurnalisme terpadu.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

“Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan awak media diperlukan dalam upaya bersama guna mengeradikasi pandemi Covid-19,” imbuh Doni.

Menurutnya, sebanyak 63 persen keberhasilan sosialisasi penanganan pandemi virus yang diklaim menular pertama di Wuhan, Hubei, Tiongkok tersebut merupakan kontribusi positif insan media.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

“Oleh karena itu, teman-teman yang tergabung dalam FJPP saya sampaikan selamat. Kita berjuang bersama untuk memerangi pandemi ini,” ungkap Doni.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menambahkan, urusan Covid-19 hingga saat ini belum selesai. Bahkan, dengan munculnya varian baru virus corona memberikan tantangan yang luar biasa.

“Para jurnalis tidak cukup hanya menginformasikan (berita terkait Covid-19), tetapi perlu ada knowledge. Knowledge adalah kesadaran kita bersama untuk menuntaskan pandemi (melalui pemberitaan),” katanya.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Nuh menambahkan, kerja sama yang baik antara pemerintah dan awak media memerlukan knowledge. Pasalnya, ada pembelajaran yang perlu diangkat baik melalui berbagai kasus yang bisa diwartakan kepada publik maupun mengambil kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi selaku moderator kegiatan pembekalan program FJPP 2021, mengatakan kegiatan pihaknya yang menghimpun ribuan peserta jurnalis dari berbagai provinsi Tanah Air tersebut, merupakan kegiatan edukatif dengan peserta terbanyak sepanjang sejarah jurnalistik di Indonesia.

Ia menjelaskan, FJPP merupakan kesinambungan kerja sama Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers yang dimulai pada Oktober-Desember 2020 lalu.

“Selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2020 lalu, terdapat 172.027 berita tentang perubahan perilaku. Per bulan juga mencapai puluhan ribu berita. Di 2020, terdapat 4.327 jurnalis dari seluruh Indonesia yang mengikuti program FJPP,” urai Imam.

Pada 2021 ini, sebut Imam, hasil evaluasi menjadi dasar pihaknya guna menentukan jumlah peserta FJPP yang terjaring hingga 3030 peserta jurnalis dari 34 provinsi di Indonesia. Jurnalis yang terpilih, akan mulai menulis mulai Mei-Desember 2021 untuk mewartakan berbagai berita terkait Covid-19 yang berimbang, edukatif, inspiratif, dan menyentuh para pembacanya.

“Peserta yang akan mengikuti FJPP selama delapan bulan ini, dengan tanggung jawab profesional berkomitmen membuat, mempublikasikan, dan mengirimkan minimal 11 berita pendek dan satu berita panjang per bulannya,” paparnya.

Selain ketentuan tersebut, Imam menegaskan, berita tersebut harus mengangkat tema kampanye perubahan perilaku, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) terkait Covid-19, dan sosialisasi vaksinasi Covid-19 dengan topik-topik spesifik yang dipilih masing-masing peserta jurnalis.

“Selanjutnya, peserta mengunggah berita tersebut di media masing-masing sesuai regulasi internal di media masing-masing,” jelasnya.

Dalam kegiatan pembekalan peserta FJPP 2021, hadir narasumber dr Dewi Nur Aisyah, ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular. Dalam pemaparannya pada webinar FJPP kali ini, ia mengingatkan agar masyarakat disiplin dan membatasi mobilitas.

“Salah satunya menaati larangan mudik. Pasalnya, beberapa kasus peningkatan Covid-19, biasanya meningkat setelah adanya perayaan-perayaan (keagamaan) yang melalaikan prokes, ini termasuk yang terjadi di India,” bebernya.

Untuk itu, Dewi mengimbau sinergi semua pihak untuk menyatukan narasi tunggal, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan yang dimulai dari kepala desa, lurah, camat, maupun kepala daerah.

“Kalau sudah terlanjur mudik, upayakan menguatkan karantina minimal lima hari. Ini sebagai usaha kita melandaikan kurva pandemi yang secara eksponen bisa berakibat fatal. Untuk itu, butuh solidaritas, gotong royong, kerja sama, dan saling menjaga dengan menerapkan prokes yang ketat,” tegasnya.

Bagikan