Ini Cara Sri Mulyani Stimulus dan Reformasi Pajak dalam Masa Pandemi

Terkini.id, Kupang – Sejak merebaknya novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global, pemerintah sontak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menstimulasi perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Pajak diklaim masih menjadi kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mencatat realisasi penerimaan pungutan negara hingga Oktober 2020 hanya sebesar Rp 826,9 triliun atau minus 18,8 persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan webinar Rembuk Pajak Nasional bertajuk “Pandemi dan Keberlanjutan Reformasi Pajak” yang diselenggarakan Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa 8 Desember 2020.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Dalam kegiatan yang juga diisi narasumber Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo, Deputi Direktur CITA Ruben Hutabarat, Ekonom CORE/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Gajah Mada (FEB UGM) Akhmad Akbar Susamto, Wakil Ketua Komite Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sri Wahyuni, dan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riatu Qibthiyyah, Sri Mulyani menilai pemulihan ekonomi akan berjalan seiring kebutuhan untuk kembali mengumpulkan pundi penerimaan negara.

“Reformasi perpajakan menjadi sangat penting di tengah pandemi karena harus menghadapi tantangan defisit APBN yang harus disehatkan kembali. Salah satunya adalah dengan memulihkan penerimaan pajak,” ungkap Sri Mulyani.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Ia menambahkan, reformasi perpajakan juga menjadi penting lantaran seluruh kebutuhan untuk membangun pondasi ekonomi Indonesia berasal dari penerimaan negara sendiri, terutama dari pajak.

“Berbagai langkah telah kami lakukan mulai dari memberi pelayanan hingga menghindari terjadinya tax avoidance. Selain fokus pada penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan komoditas alam lainnya, pemerintah saat ini memperluas sektor yang sedang digandrungi banyak investor,” papar Sri Mulyani.

Dijelaskan, pemerintah juga memungut pajak digital. Untuk itu, sebut Sri Mulyani, pihaknya masih akan berikhtiar secara global agar perpajakan digital bisa disepakati tidak hanya dalam forum G20, namun juga dalam forum global.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan peningkatan rasio pajak atau tax ratio sangat penting dalam mendukung reformasi perpajakan, terutama melalui perluasan basis pemajakan.

“Ada dua upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang  tinggi dan pengawasan hukum yang berkeadilan,” paparnya.

Suryo menambahkan, dalam hal peningkatan kepatuhan sukarela, pihaknya melakukan aktivitas edukasi, kehumasan, dan kemudahan pelayanan melalui banyak jaringan. Pemerintah juga mengsinkronisasi beberapa aturan yang masih menimbulkan multiinterpretasi.

“Pemerintah bakal melakukan ekstensifikasi kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Ekstensifikasi ini dilakukan berbasis kewilayahan yang telah dilakukan sejak awal 2020. Masuknya mereka ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP),” bebernya.

Selain regulasi, imbuh Suryo, di sisi administrasi perpajakan yang telah dilakukan adalah bagaimana betul-betul dapat menguasai wilayah untuk memperluas basis pemajakan.

Adapun Wakil Ketua Komite Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sri Wahyuni Sujono manambahkan, pelaku usaha mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai stimulus perpajakan bagi pelaku usaha.

“Meski begitu, pelaku usaha berharap regulasi perpajakan harus terus diperbarui dan diperpanjang hingga 2021, mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha,” pesannya.

Pasalnya, penyederhanaan regulasi dan implementasi diperlukan agar pelaku usaha dapat fokus terhadap kegiatan usaha yang dapat meningkatkan produksi, pasokan, dan permintaan dari masyarakat.

“Tingkat kepercayaan pelaku usaha dalam membayar pajak sudah mulai terbentuk. Rencana ekstensifikasi perpajakan ini harus diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, peraturan pelaksanaan harus disertai contoh-contoh yang jelas dan sosialisasi publik, sehingga bisa diterapkan lebih mudah semua stakeholders,” kata Sri Wahyuni.

Berdasarkan laporan survei kepatuhan, keadilan, dan efisiensi layanan pajak yang dilakukan PDAT dan CITA, kesadaran wajib pajak terkait pentingnya menunaikan kewajiban pajak selama tiga tahun terakhir sudah tinggi. Selain itu, ada peningkatan kepercayaan terhadap institusi perpajakan pemerintah bagi wajib pajak (WP) pribadi, namun ada penurunan kepercayaan bagi WP badan.

Deputi Direktur CITA Ruben Hutabarat menjelaskan, simplifikasi administrasi dan kemudahan pelayanan berkorelasi positif dengan keinginan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, modernisasi administrasi perpajakan harus dituntaskan.

“Pemerintah perlu meyakinkan wajib pajak dengan memperbaiki ekosistem perpajakan dengan meningkatkan transparansi, akuntabel, dan adanya kepastian hukum,” pesan Ruben.

Senada narasumber sebelumnya, Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susanto mengatakan, reformasi perpajakan sudah dilakukan sejak lama. Kendati begitu, reformasi perpajakan yang terkait administrasi tidak selalu menjamin hasil seperti yang diharapkan.

“Misalnya, kebijakan penurunan tarif pajak tidak menjamin basis pajak bisa diperluas atau meningkatkan investasi. Ini karena ada jarak yang perlu diselesaikan banyak pihak. Oleh karena itu, harus diimbangi langkah-langkah yang lebih serius untuk memastikan reformasi kebijakan pajak itu sesuai yang diharapkan,” imbuh Akbar.

Dalam kegiatan tersebut, Tempo Media Group juga memberikan penganugerahan dalam Tempo Country Contributor Award 2020 kepada sejumlah pihak yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagikan