Sosialisasi Esensialitas Vaksin Guna Tepis Skeptisme Terhadap Program Vaksinasi

Terkini.id, Kupang – Pandemi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) membawa dampak multidimensi bagi masyarakat, tidak hanya terhadap kesehatan secara umum, akan tetapi juga berdampak bagi ekonomi dan sosial.

Untuk itu, intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat memiliki tujuan agar warga negara di Tanah Air tetap sehat dan produktif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari kesehatan adalah aset terpenting bagi mereka.

Hal itu juga merupakan investasi masa depan, sehingga upaya-upaya pencegahan menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat lantaran sejalan program pemerintah.

Baca Juga: Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM 3-4, Menko Airlangga:...

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Mohammad Subuh dalam Dialog Produktif bertajuk “Pencegahan dan Pengobatan” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara virtual di Jakarta, Selasa 1 Desember 2020, mengatakan apabila terjadi peristiwa global public health seperti pandemi Covid-19 ini, tentu ada permasalahan yang harus diantisipasi sebuah negara hingga ke tatanan individu.

“Karena permasalahan ini menimbulkan berbagai efek. Pertama, tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian sudah mulai terdampak, (apalagi) saya melihat keamanan (terkait protokol kesehatan) juga sudah mulai terganggu,” bebernya.

Baca Juga: Keluarkan SE PPKM Level 2, Pemkot Kupang Beberkan Aturan yang...

Dari kacamata ekonomi, menurut Subuh, pandemi Covid-19 harus dikendalikan lantaran sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu, upaya menyehatkan masyarakat juga harus diprioritaskan.

“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat. Sehingga, pendapatan individu meningkat dan berdampak pada pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi, dengan melindungi kesehatan kita juga melindungi negara,” pesannya.

Subuh menjelaskan, perawatan pasien Covid-19 diketahui menelan biaya yang besar yaitu rata-rata Rp 184 juta per orang. Perawatan yang mahal ini karena memerlukan perawatan secara khusus.

Baca Juga: Satgas Ingatkan Patuhi Prokes, Ungkap Keterisian BOR Pasien Covid-19 Mulai...

“Kalau memerlukan perawatan misalnya ICU, itu satu hari Rp 15 juta. Apalagi, menggunakan ventilator. Kemudian, apabila ada penyakit penyerta (comorbid), ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp 17 juta per hari,” ungkapnya.

Sehingga, sambung Subuh, kondisi itulah yang harus dihindari. Pasalnya, semua biaya saat ini tanggung negara. Namun menurutnya, semua itu juga ada batasnya.

“Seperti yang tadi saya sebut, sumber dayanya terbatas. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini kita optimalkan dengan upaya-upaya pencegahan,” imbaunya.

Subuh menjelaskan, dalam ilmu ekonomi kesehatan dikenal istilah externality. Menurutnya, vaksin termasuk dalam externality positif.

“Nilai externality pada vaksin ini sangat besar, karena saat kita menerima vaksin tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga orang lain. Analoginya, seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan, ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi terhindarkan. Itu contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Salah satunya dalam bidang kesehatan, disebut perlindungan spesifik adalah imunisasi,” paparnya.

Untuk itu Subuh berharap setiap individu perlu menyadari kesehatan mereka adalah aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.

Terkait skeptisme atau keraguan sebagian kecil masyarakat terkait vaksin, ia menjelaskan selama ini 1.620 relawan yang melakukan uji klinik vaksin Covid-19 fase tiga di Bandung tidak menemui kendala yang berarti.

“Ini artinya baik-baik saja, kemudian pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari luar negeri yang sudah selesai melakukan uji klinik fase tiga. Yang juga penting digarisbawahi, pemerintah sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan kepercayaan,” kata Subuh.

Ia menambahkan, di Bogor Presiden RI Joko Widodo terlibat langsung dalam simulasi. Hal serupa juga dilakukan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Karawang.

“Ini artinya, pemerintah sangat serius mempersiapkan (vaksinasi) sehingga nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi,” beber Subuh.

Ia mengimbau, kendati nantinya vaksin dari luar negeri tiba, namun program vaksinasi itu perlu proses terlebih dulu.

“Terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Negara memiliki kewenang tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tetapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian dan mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya,” kata Subuh.

Menurutnya, pada saat ini pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Karena tanpa upaya seperti ini, pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat, tidak perlu ragu saat vaksin datang. Pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan efektivitasnya,” tutup Subuh.

Bagikan