Erick Thohir: Vaksinasi Mandiri Penting untuk Bantu Pemerintah

Erick Thohir: Vaksinasi Mandiri Penting untuk Bantu Pemerintah
Ketua KPCPEN Erick Thohir dalam kegiatan webinar bertajuk "Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19", Selasa 24 November 2020. / (Covid19.go.id)

Terkini.id, Kupang – Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sistem satu data vaksinasi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) guna menahan laju penularan Covid-19. Salah satunya dengan cara mendatangkan vaksin.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kegiatan webinar bertajuk “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19”, Selasa, 24 November 2020.

“Pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti transparan. Sejak awal, pemerintah terus sosialisasi dan juga menggelar pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” paparnya.

Menurut Erick, semua komponen dilibatkan lantaran merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 demi keselamatan manusia. Guna transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data.

“Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas,” jelasnya.

Menarik untuk Anda:

Ketiga, imbuh Erick, adalah membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Sementara itu, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menambahkan, proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bukan perkara mudah. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya Indonesia melakukan hajatan besar, terutama di bidang pelayanan kesehatan.

“Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo), serta dukungan aparat keamanan,” katanya.

Soleh membeberkan, untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

“Proses-proses yang sebelumnya lama, sepert, proses pendaftaran dan verifikasi bisa dilakukan secara cepat. Yang terakhir, kami berupaya menjaga kualitas baik vaksinnya maupun pelayanannya,” ujarnya.

Soleh mengatakan, Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

“Bio Farma ditugaskan mendistribusinan vaksin sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi,” bebernya.

Soleh menjelaskan, momentum tersebut menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan nasional. Proses manual dalam industri layanan kesehatan, bisa diotomatisasikan. Sehingga, akan menciptakan ekosistem layanan kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM.

“Harapannya, kami ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien,” imbuh Soleh.

Adapun Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini menjelaskan, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas, kini dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antarkementerian dan lembaga terkait.

“Kami sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenkes, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI, dan Polri,” katanya.

Sistem ini, imbuh Fajrin, nantinya akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran.

Menurutnya, sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 18 November 2020 dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara, simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis 19 November 2020 dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus dikembangkan,” kata Fajrin.

Sekadar diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi, yaitu skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran.

Kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung masyarakat secara perorangan.

Menutup kegiatan webinar tersebut, Erick menyampaikan kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah sepatutnya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Kabar Baik, Per 17 Januari Pasien Sembuh Covid-19 Capai 9.102

Jangan Takut Efek Samping Vaksin Covid-19, Ini Alasan Kemenkes

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar