Upaya Survival Pengusaha Horeka di Tengah Badai Pandemi

Upaya Survival Pengusaha Horeka di Tengah Badai Pandemi
Ilustrasi restoran. Kemenparekraf mulai menjalankan program Dana Hibah Pariwisata guna membantu pemerintah daerah (pemda) serta industri pariwisata. Adapun total dana yang digelontorkan mencapai Rp 3,3 triliun sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata. / (Kupang.Terkini.id/Effendy Wongso)

Terkini.id, Kupang – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai menjalankan program Dana Hibah Pariwisata guna membantu pemerintah daerah (pemda) serta industri pariwisata.

Adapun total dana yang digelontorkan mencapai Rp 3,3 triliun sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henky Manurung dalam acara Dialog Produktif bertajuk “Hibah Pariwisata Percepat Pemulihan pariwisata Nasional” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara virtual belum lama ini di Jakarta, mengatakan Hibah Pariwisata Rp 3,3 triliun tersebut, diluncurkan pihaknya mulai Oktober 2020 hingga Desember 2020.

Terkait basis datanya, Henky mengatkan adalah pajak hotel dan restoran. Sehingga, terdapat lima kriteria Pemda penerima dana hibah pariwisata.

Dana Hibah Pariwisata merupakan hibah dana melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota yang berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ibu kota 34 provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan lima Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2019. Dana Hibah Pariwisata tersebut akan dilaksanakan hingga Desember 2020.

Menarik untuk Anda:

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Sekjen PHRI) Maulana Yusran menjelaskan, dana hibah itu merupakan pintu masuk yang baik guna memulihkan sektor pariwisata.

Dijelaskan, langkah ini juga berarti untuk pertama kali, pemerintah bisa langsung terjun ke sektor pariwisata yang merupakan langkah solutif dan survival untuk memulihkan perekonomian di tengah badai pandemi Covid-19.

Untuk itu, Sekjen PHRI juga berterima kasih kepada pemerintah karena tidak terlalu menekankan syarat penggunaan dana hibah ini nantinya. Pasalnya, begitu pihaknya menerima dana hibah itu, otomatis bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan demi mengurangi beban hotel, restoran, dan kafe (horeka) tergerus akibat pembatasan-pembatasan pandemi. Paling tidak, untuk bertahan hingga tutup tahun 2020 ini.

Seperti diketahui, peran pemerintah dalam memulihkan ekonomi industri pariwisata memang sangat urgensial. Tidak hanya pada saat pandemi Covid-19 namun juga pada kondisi rill di lapangan. Pasalnya, menurut data PHRI okupansi kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dari pemerintah mencapai 30 persen hingga 40 persen dari pendapatan sektor hotel dan restoran serta industri pariwisata pada umumnya.

Sementara itu, dengan kondisi 96 persen pelaku industri pariwisata yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), adanya program Dana Hibah Pariwisata ini sangat membantu, terutama bagi pelaku yang tidak mendapatkan akses yang mudah ke institusi finansial.

Menurut Henky, Dana Hibah Pariwisata ini juga akan membantu persiapan destinasi dan pemda guna menyambut wisatawan pasca pandemi Covid-19 berlalu. Dengan menyiapkan protokol kesehatan (prokes) membuat keyakinan masyarakat untuk kembali berwisata kembali tumbuh seperti sedia kala.

Pemda juga diberikan 30 persen untuk dapat menyiapkan atraksi-atraksi wisatanya. Selain itu, PHRI menganggarkan Rp 107 miliar untuk Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) gratis.

Dalam hal ini, PHRI bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kredibel. Kemudian hal ini makin meyakinkan, bangsa ini telah menjalankan protokol kesehatannya. Kepentingan awalnya adalah wisatawan Nusantara. Setelah border dibuka, baru dapat dikatakan Indonesia layak kembali dikunjungi wisatawan mancanegara.

Program tersebut juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan CHSE dengan lebih baik.

Adapun target alokasi anggaran Dana Hibah Pariwisata ini juga 70 persen langsung menyentuh pelaku horeka yang membayar pajak tahun lalu dan 30 persen untuk Pemda. Syarat pengajuannya juga tidak sulit lantaran accountable dan auditable.

Untuk itu, pemda mengajukan surat pemintaan kepada Kemenparekraf selaku executing agency. Kemudian, pemda memberikan daftar horeka beserta nilai pajaknya yang sudah dicek daerah. Sehingga, pada akhirnya nanti dana bisa langsung dicairkan dan dimanfaatkan.

Setali tiga uang, Satgas Penanganan Covid-19 sendiri telah berkali-kali menyatakan, protokol kesehatan adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan Covid-19. Untuk itu, selalu terapkan disiplin dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, dan menjaga jarak aman.

Ihwal Program Dana Hibah Pariwisata

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 21,3 triliun agar bisnis horeka bisa beroperasi selama dihantam badai krisis Covid-19.

Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan perkiraan dana tersebut, dihitung berdasarkan asumsi perusahaan hotel dan restoran telah kehabisan modal kerja lantaran dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut berdasarkan perhitungan jumlah kamar hotel sebanyak 715 ribu kamar dan 17.862 unit restoran.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya menghitung atas seluruh biaya overhead di luar bahan baku makanan dan minuman sehingga menemukan angka Rp 21,3 triliun guna modal kerja enam bulan ke depan hingga akhir tahun 2020.

Selain modal kerja, Hariyadi mengatakan industri horeka membutuhkan beberapa stimulus lain dari pemerintah. Industri ini meminta agar pemerintah memberikan relaksasi pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, lalu insentif relaksasi pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2020, dan relaksasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan pembebasan pembayaran iuran untuk tahun 2020.

Untuk usulan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya dengan kelonggaran batas waktu pembayaran iuran bulanan yang sebelumnya ditap setiap tanggal 15 ke tanggal 30. Keringanan potongan 99 persen, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kisaran 0,24 persen hingga 1,74 persen, dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 persen.

Selanjutnya, bantuan lainnya adalah bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja di sektor pariwisata yang tidak bisa bekerja selama pandemi Covid-19. Selain itu, PHRI juga meminta agar pemerintah kembali mengizinkan perjalanan dinas ke luar kota, untuk mendorong sektor pariwisata di daerah bisa bergerak kembali.

Menurut PHRI, belanja operasional pemerintah antara lain perjalanan dinas, akomodasi, penyewaan ruang pertemuan agar segera dilaksanakan. Keberadaan maskpai penerbangan dengan rute penerbangannya agar tetap dipertahankan sebagai konektivitas antarpulau.

Disebutkan, pemerintah sebenarnya telah memberikan sejumlah stimulus bagi sektor usaha. Namun, beberapa stimulus yang diberikan justru kurang efektif. Beberapa yang tidak efektif antara lain relaksasi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25. Kemudian, Program Kartu Prakerja dinilai juga tidak efektif, sebab insentif ini tidak dapat menjangkau sepenuhnya pekerja yang terdampak Covid-19. Sementara, sejumlah insentif yang dinilai efektif adalah kebijakan restrukturisasi kredit dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang boleh dicicil atau ditunda hingga Desember 2020.

Selain soal bantuan modal, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi menjelaskan, sektor pariwisata membutuhkan stimulus pendanaan hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 210 triliun dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Kosmian menyebutkan, ada 16 juta tenaga kerja langsung di industri pariwisata dan ada sekitar 80 juta tenaga kerja tidak langsung yang bergantung pada industri pariwisata. Sementara itu, untuk 90 persen merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri pariwisata, juga membutuhkan pendanaan tambahan sebesar Rp 300 triliun.

Dana itu untuk menutupi potensi dana yang hilang dari kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) tahun ini.

Bergelut dengan Pembatasan akibat Pandemi

Dampak novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) terhadap sendi perekonomian di Indonesia, juga tidak luput menggerus industri kuliner di Kota Kupang. Sebut saja restoran, rumah makan, bahkan warung-warung makan sekelas pedagang kaki lima (PKL) dan pushcart (gerobak asong).

Sekadar diketahui, sejak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan pembatasan-pembatasan terkait social distancing guna menekan penularan Covid-19 di NTT, termasuk di Kota Sasando, demikian sebutan wilayah Kupang, telah memukul hampir semua usaha kuliner, tidak terkecuali restoran subhotel dan level bintang yang telah beroperasi lama.

Pasalnya, pembatasan agak ketat dapat dilihat dari pelarangan makan di tempat yang dikeluarkan Pemprov NTT dengan tembusan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang maupun Pemkab masing-masing wilayah.

Meskipun NTT, khususnya Kota Kupang belum sempat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemkot Kupang sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran pada 6 April 2020 lalu terkait pelarangan makan di tempat (dine in), kecuali untuk dibawa pulang (take away) atau pengantaran (delivery) kepada semua pengusaha kuliner.

Jika usaha kuliner partikelir seperti rumah makan dan warung masih sedikit resistan, maka restoran subhotel hampir dipastikan tutup mengikuti induk usaha hotel yang memang sudah sebagian besar tutup sementara dalam masa pandemi virus corona ini.

Apalagi, awal Mei 2020 lalu pemerintah pusat sempat menutup semua bentuk moda transportasi tidak terkecuali maskapai penerbangan.

PHRI NTT melansir, kala itu tingkat hunian hotel anjlok hingga mencapai 90 persen. Artinya, okupansi drop signifikan sehingga kamar-kamar yang terisi tamu tercatat hanya 10 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PHRI NTT Freddy Ongko Saputra kepada sejumlah wartawan di Kupang pada masa-masa sulit akibat “pembatasan” akibat pandemi pada Maret 2020 lalu.

Menurutnya, sentimen virus corona membawa dampak yang sangat besar terhadap sektor jasa perhotelan dan restoran di Kota Kupang.

Meskipun usaha sektor makanan masih resistan, tetapi tidak menutup kerugian yang dialami pelaku usaha di bidang kuliner. Pasalnya, seperti diungkapkan Marketing Communication and Public Relation Waroenk Group, Merlin Sinlae kala itu, upaya tersisa seperti take away tidak terlalu mumpuni meraup untung dibandingkan operasional biasa dengan pelanggan makan di tempat.

Menurutnya, koreksi laba kurang lebih tergerus 50-60 persen, bahkan bisa sampai 70 persen. Kendati begitu, pihaknya masih tertolong penjualan lewat online dan aplikasi terafiliasi manajemen, yaitu GrabFood. Lewat penjualan secara daring itu, pihaknya kala itu masih bisa berharap slot sekitar 30-40 persen.

Diungkapkan, siasat penjualan daring pihaknya, salah satunya memberikan bonus atau reward kepada driver GrabFood seperti setiap pembelian minimal Rp 50 ribu dari pelanggan (dalam satu struk order), maka driver GrabFood bisa membeli makanan khusus yang dijual pihaknya seperti mie goreng atau nasi goreng, hanya dengan menambahkan Rp 10 ribu.

Reward yang diberikan demi menggenjot penjualan daring di tengah lesunya pembelian dari pelanggan yang lebih memilih berdiam di rumah masing-masing mematuhi imbauan physical distancing dari pemerintah saat itu.

Upaya lainnya, adalah memberikan bonus minuman kepada setiap pelanggan yang membeli menu kategori tertentu, seperti item rice bowl.

Strategi Baru di Era Kenormalan Baru

Sementara itu, realisasi kenormalan baru atau lebih dikenal dengan sebutan New Normal yang diagendakan diterapkan pada 15 Juni 2020 di NTT kala itu, diapresiasi para stakeholder khususnya pelaku usaha.

Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 turut menjamah warga di Tanah Flobamora, demikian julukan wilayah NTT, banyak sektor mengalami stagnanisasi lantaran penerapan pembatasan guna mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas.

Salah satu sektor yang paling terpukul adalah industri horeka. Tidak sedikit pelaku usaha yang tergabung dalam kompartemen ini mengeluhkan berbagai penurunan usaha, dengan koreksi sekitar 90 persen dibandingkan kondisi normal pra mewabahnya virus corona.

Hal itu diakui Owner sekaligus Head Chef Lorita Resto Ricky Chandra di Kota Kupang. Menurutnya, selain adanya pembatasan yang diinstruksikan Pemda NTT terkait social distancing, yang mengharuskan pengelola restoran hanya melayani take-away atau pesanan untuk dibawa pulang dan tidak memperbolehkan pelanggan makan di tempat, sekaligus juga mengikuti aturan pengelola mal (Lippo Plaza) yang beberapa waktu lalu menutup operasional mal kecuali penjualan ritel sembako.

Sehingga, hal itulah yang membuat pihaknya merugi. Bahkan, mensubsidi guna menstimulus keberlangsungan usahanya. Pasalnya, penurunan akibat dampak virus corona, sejak awal Maret 2020 hingga saat ini sekitar 90 persen. Jika mengandalkan penjualan take-away, jangankan untung tetapi untuk operasional saja jelas tidak menutup.

Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis restoran akan kembali berjalan normal dengan profit share yang menguntungkan pula jika pengelola mal membuka operasional harian seperti sedia kala.

Kendati saat ini dalam masa new normal mal telah dibuka, namun laba tidak sepenuhnya akan seperti sebelum mewabahnya virus corona. Pasalnya, pihaknya hanya menyediakan separuh atau setengah dari ketersediaan meja kursi untuk penerapan protokol physical distancing.

Ketika ditanyakan Terkini.id terkait strategi yang bakal dilakukan Lorita Resto yang masuk bagian subresto Lippo Plaza, pihaknya tetap mengedepankan prokes 3M agar pelanggan tetap aman selain tentu saja mengutamakan kualitas kuliner, sesuai tagline pihaknya yaitu “Lezat dan Murahnya Mantul”.

Selain itu, manajemen juga secara rutin meluncurkan menu-menu baru khas Nusantara. Secara umum, pihaknya memang mengklaim jika sudah dikenal pelanggan sebagai decision maker menu Nusantara yang enak dan berharga terjangkau di Kota Kupang.

Salah satu strategi guna menggaet pelanggan adalah dengan meluncurkan Frozen Food. Seperti diketahui, Frozen Food lazim diperoleh di pasar swalayan kota-kota besar Indonesia. Bahan-bahan siap santap yang tinggal dipanaskan saja tersebut memang sebagai upaya praktis dan efisien para ibu rumah tangga yang tidak ingin repot menyajikan makanan bagi keluarga mereka di rumah.

Penyediaan Frozen Food ala Lorita Resto juga sesuai kondisi masyarakat yang ingin serba praktis di tengah wabah Covid-19. Dengan membeli Frozen Food, warga tentu lebih nyaman karena tidak perlu membeli bahan-bahan makanan di pasar tradisional dengan situasi berbaur dalam kerumunan orang. Apalagi, dari segi harga jauh lebih murah. Lebih murah bahkan separuh dari harga menu jadi.

Selain itu, pelanggan juga bisa memilih berbagai bahan makanan beku seperti ayam, daging iga, udang, dan lainnya yang lebih hiegenis. Sehingga, banyak keuntungan yang bisa diperoleh ibu-ibu rumah tangga, atau mahasiswa yang ngekos, karena secara prinsipal teknik memasak makanan beku ini tidak “ribet”. Cukup defrost atau mendiamkan sekitar 30 menit agar mencair, lalu menggorengnya sekitar lima menit di dalam minyak panas.

Sekadar diketahui, defrost atau yang dikenal juga dengan istilah thawing, merupakan proses pencairan bahan makanan beku seperti daging dan ikan, sebelum akhirnya diolah jadi makanan. Frozen Food bisa lebih awet karena kalau tidak habis termakan bisa disimpan kembali di kulkas. Beda bila dibandingkan menu jadi, sebab harus dihabiskan.

Manajemen optimistis jika menu-menu Frozen Food yang diluncurkannya bisa lebih diminati pelanggan saat memasuki era kenormalan baru yang masih dipatri sedikit pembatasan-pembatasan terkait prokes.

Hal itu dapat dilihat dari animo pelanggan sudah terlihat semasa penjualan take-away lalu. Sehingga, begitu masuk kenormalan baru lalu, penjualan pihaknya lebih meningkat seiring arus warga yang berbelanja di mal.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Jangan Takut Efek Samping Vaksin Covid-19, Ini Alasan Kemenkes

Menkes Umumkan Vaksinasi Mulai Rabu 13 Januari, Disuntikkan Pertama kepada Jokowi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar