Wacana Peleburan Kelas BPJS Kesehatan, Ini Kata Kemenkeu

Tak Hanya Iuran BPJS Kesehatan, Denda Telat Bayar Juga Naik 5 Persen
Terkait wacana peleburan kelas tunggal BPJS Kesehatan yang mengemuka, ditanggapi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Adanya kelas tunggal berarti tidak ada lagi kelas satu, dua, dan tiga yang berlaku pada BPJS Kesehatan saat ini. (Kupang.Terkini.id/Effendy Wongso)

Terkini.id, Jakarta – Terkait wacana peleburan kelas tunggal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengemuka, ditanggapi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Menurutnya, adanya kelas tunggal berarti tidak ada lagi kelas satu, dua, dan tiga yang berlaku pada BPJS Kesehatan saat ini.

Pasalnya, jika wacana tersebut diimplementasikan maka nantinya hanya akan ada satu kelas, yaitu kelas standar. Kunta mengatakan, rencana itu tengah dibahas matang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

“Masih (digodok) di DJSN. Harusnya segera (dibahas lebih lanjut),” bebernya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat 22 Mei 2020.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pengaturan soal kelas standar dan mendefinisikan kebutuhan standar merupakan bagian dari upaya pembiayaan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat terkendali.

Menurutnya, wacana tersebut merupakan hal positif guna memastikan realisasi program itu ke depan.

Baca juga:

Sebelumnya, anggota DJSN Muttaqien menyebutkan, peleburan kelas direncanakan agar semua warga mendapat hak yang sama atau adanya prinsip equal.

“Prinsip equal adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medisnya, yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarnya,” papar Muttaqien.

Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 pasal 23 ayat (4) menyatakan, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

“Hal itu untuk memastikan adanya prinsip tersebut, sehingga memastikan semua rakyat mendapatkan hak yang sama, tanpa dibedakan kelas ekonomi masyarakat,” jelas Muttaqien.

Ia mengatakan, persiapan kelas standar memerlukan waktu. Persiapannya dilakukan hingga Desember 2020 bila merujuk pada UU SJSN.

Muttaqien menambahkan, persiapan meliputi konsep dan spesifikasi kelas standar, kesiapan rumah sakit, pendanaan, serta harmonisasi regulasi. Sementara, dalam pasal 54B Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan proses paling lambat sampai 2022.

Komentar

Rekomendasi

WHO Bilang Amerika Latin Jadi Episentrum Baru Corona, Ini Alasannya

Pendiri Twitter Jack Dorsey Akan Sumbangkan Semua Kekayaannya, Ini Alasannya

Pemerintah: Idul Fitri Jatuh pada Minggu 24 Mei

Edukasi Anti Narkoba, Ini yang Dilakukan BNN Kota Kupang

Member Secret Number Dita Karang, WNI Pertama Tembus Girlband Korea

Jangan Hanya Suka Selfie, Saatnya Jadi Fotografer Profesional

Sepele Tetapi Penting, Berikut Tips Diet Sehat Anti Galau

3 Kasus Baru dari Transmisi Lokal, Pasien Positif Corona NTT Tembus 76 Orang

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar