Terkait Aturan Larangan Mudik Lebaran, Pengamat Kebijakan Publik Ini Bilang Begini

Terkait Aturan Larangan Mudik Lebaran, Pengamat Kebijakan Publik Ini Bilang Begini
Ilustrasi tunda mudik. Terkait mudik Lebaran, bagi warga yang ingin keluar masuk wilayah suatu daerah sebelumnya sudah diatur Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya mudik versi Pemda yang ditetapkan dan telah terealisasi adalah aturan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (Kupang.Terkini.id/Effendy Wongso)

Terkini.id, Kupang – Terkait mudik Lebaran, bagi warga yang ingin keluar masuk wilayah suatu daerah sebelumnya sudah diatur Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya mudik versi Pemda yang ditetapkan dan telah terealisasi adalah aturan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Mereka yang tergolong dapat keluar masuk hanya yang memiliki surat izin. Itu pun terbatas hanya untuk beberapa kalangan yang memenuhi syarat, bukan keseluruhan warga sebagaimana lazimnya.

Sejatinya, Pemerintah Pusat telah membuka kembali operasional sejumlah transportasi umum. Belakangan, Pemerintah kembali menyampaikan hanya warga yang memenuhi ketentuan tertentu yang dapat menggunakan transportasi umum itu untuk ke luar kota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemerintah perihal larangan mudik mengakibatkan masyarakat bingung.

“Menurut saya, publik (sekarang) bingung, aturannya ada pada sektoral masing-masing. Bingung masyarakat hendak ikut yang yang mana,” ungkap Trubus dalam keterangan publiknya kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Senin 20 Mei 2020 lalu.

Baca juga:

Ia pun menilai, aturan dari masing-masing sektoral yang menuntut untuk segera diikuti masyarakat seperti panggung politik. Padahal, imbuh Trubus, seharusnya aturan itu diawali sosialiasi.

“Aturannya ikut sektoral masing-masing. Yang mana yang mau diikuti, dan anehnya surat itu dibuat harus disosialisasikan terlebih dulu. Harus ada proses sosialisasi, ada komponen, ada edukasi, itu namanya aturan. Semua aturan itu mau ditegakkan, ini masih-masing lembaga itu (seperti) jadi panggung politik,” tegasnya.

Menurut Trubus, masyarakat mulai bingung ketika ada Permenhub Nomor 25 tahun 2020 diterbitkan tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun transportasi yang diatur meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang seperti angkutan umum bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai baik danau maupun penyeberangan, kapal laut, serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Larangan itu sendiri berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah penyebaran virus corona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB.

Setelah Permenhub muncul, lalu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengeluarkan surat edaran yang membolehkan mudik masyarakat yang sesuai kriteria.

Salah satunya, izin bepergian diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah, contohnya jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Selain itu, juga diperbolehkan pegawai pemerintahan yang hendak urusan bisnis di luar kota. Hal itu termuat dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Jadi (aturan) itu ditambah aturan itu lagi, lagi pula (aturan itu dikeluarkan) Gugus Tugas Covid-19. Kok, bukan Kementerian yang keluarkan aturan. Masyarakat itu tambah bingung lagi, bingung lagi karena apa transportasi yang disediakan,” imbuh Trubus.

Bahkan, seusai diterbitkannya surat edaran dari Gugus Tugas Covid-19, Kemenhub keluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang memperbolehkan transportasi umum beroperasi kembali.

Hal itu juga yang membuat Terminal Pulo Gebang bahkan Bandara Soekarno Hatta otomatis kembali beroperasi.

Menurut Trubus, pelarangan mudik yang sebelumnya sudah diinstruksikan Pemerintah, suatu hal yang sia-sia ketika fasilitas untuk masyarakat mudik dioperasikan kembali. Namun, masyarakatnya sendiri malah tidak diperbolehkan mudik, sehingga menimbulkan kekacauan dan kebingungan masyarakat dalam momentum Lebaran.

“Itulah, makanya masyarakat tambah bingung lagi, ‘kenapa saya tidak boleh sama sekali (mudik). Ini kan semuanya bus itu diizinkan lalu buat apa? Kalau penumpangnya dilarang kan sama saja bohong, itu kan jadi kebohongan publik,” ujar Trubus.

Trubus menambahkan, menurutnya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah benar tetapi berbeda-berbeda aturan dari yang di bawahnya, jadi masyarakat dan Pemda sama-sama bingung,.

Menurutnya, bahkan setelah dibukanya transportasi dengan berbagai syarat untuk mudik membuat masyarakat banyak yang tidak lagi patuh terhadap PSBB. Hal itu dibuktikan dengan ramainya penumpang Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu yang tidak bisa dipastikan, apakah hendak mudik atau ada urusan bisnis maupun keluarga.

Peristiwa itu juga dinilai Trubus, tidak bisa dikendalikan seluruhnya oleh aparat lantaran kurangnya personel.

“Karena informasi yang simpang siur dari kebijakan Pemerintah yang tumpang tindih, akhirnya masyarakat bingung tidak karuan. Buat surat izin, namun kita tidak tahu apakah itu original atau tidak. Bagaimana mau dicek aparat dengan personel terbatas, makanya bandara itu ramai dari pukul 02.00 WIB hingga 20.00 WIB,” ujarnya.

Selain ramai di Bandara Soekarno Hatta, Trubus juga melihat bus-bus di Terminal Pulo Gebang yang jadi satu-satunya bus antarkota antarprovinsi (Akap) yang beroperasi mulai ramai.

Beberapa penumpang juga ada yang tidak diperbolehkan mudik meski sudah ada izin dan membawa surat keterangan dari RT dan RW.

“Surat keterangan RT/RW pada awalnya dibolehkan jalan, tetapi setelah ada surat edaran dari Gugas Tugas Covid-19 tidak boleh. Jadi, kelihatannya jalur darat tidak boleh mudik tetapi malah di jalur terbang dilonggarkan,” kata Trubus.

Sebelumnya, pengoperasionalan kembali moda transportasi Akap, bukan berarti Pemerintah telah mencabut larangan mudik. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas ihwal percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi, Senin 18 Mei 2020.

“Perlu diingat juga, yang dilarang itu mudiknya bukan (penggunaan) transportasinya,” kata Jokowi.

Jokowi sendiri menjelaskan, Pemerintah tetap melarang masyarakat mudik guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Sementara, alasan moda transportasi jarak jauh diizinkan kembali beroperasi bertujuan demi kelancaran distribusi logistik dan alat kesehatan.

Komentar

Rekomendasi

OJK NTT Serahkan Bantuan Senilai Rp 100 Juta kepada Pemkot Kupang

Pemerintah: Idul Fitri Jatuh pada Minggu 24 Mei

Fadli Zon Prihatin, Bilang Tenaga Medis Seperti Ditembak Kawan Sendiri

Ironi, Pemerintah Dianggap Tak Tegas Terapkan Pembatasan Terkait Corona

Ini Jadwal Lengkap Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2020 yang Diundur

Tentukan Idul Fitri 2020, Kemenag Gelar Sidang Isbat 22 Mei

Penolakan Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dianggap Berlebihan

Pedagang Meninggal di Pasar Naikoten Kupang Lantaran Corona, Ini Alasan Tak Ditutup

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar