Gaikindo Minta Pemerintah Hapus 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor

Gaikindo Minta Pemerintah Hapus 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta sejumlah stimulus, salah satunya pemangkasan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekadar diketahui, PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan. (Kupang.Terkini.id/Effendy Wongso)

Terkini.id, Kupang – Stimulus, diksi inilah yang diharapkan hampir semua pelaku usaha yang terimbas pandemi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Salah satunya datang dari industri otomotif yang diklaim butuh bantuan Pemerintah untuk pulih dari keterpurukan Covid-19.

Untuk itulah, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta sejumlah stimulus, salah satunya pemangkasan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekadar diketahui, PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan. PKB sendiri dibayar ketika konsumen membeli mobil baru, biasanya diakumulasi dalam komponen harga ritel dan setiap tahun semasa kepemilikan kendaraan tersebut, baik roda empat maupun roda dua.

Menurut Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, stimulus diskon PKB menjadi timbal balik.

Baca juga:

Pasalnya, sebutnya, karena anggotanya tetap berjuang menjaga roda industri otomotif tetap bergerak.

Ini terutama dalam masa pandemi virus corona guna menghidupi banyak sendi usaha dalam masyarakat Indonesia yang bekerja dan terlibat di dalamnya.

“Kepada Pemerintah, kami memberitahu saat ini industri otomotif menderita. Cuma, kami mengharapkan setelah lewat Covid-19, industri otomotif mesti tetap diperhatikan,” jelasnya dalam diskusi virtual akhir akhir pekan lalu, Sabtu 16 Mei 2020.

Nangoi menyampaikan, pihaknya meminta penurunan PKB mulai 30 persen hingga 50 persen. Permintaan itu, akunya, sudah disampaikan melalui surat kepada pejabat daerah.

“Kami sudah bekerja sama dan mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia dan dicopy kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kami minta supaya pajak kendaraan bermotor itu direlaksasi, kalau sekarang 10 persen hingga 12,5 persen, itu diberikan relaksasi kembali sehingga turun 30 persen hingga 50 persen,” imbuhnya.

Selain soal PKB, stimulus lain yang diharapkan yaitu pengaturan ulang pajak pertambahan nilai (PPN) ekspor kepada perusahaan untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selanjutnya, diminta juga secara signifikan mengurangi proses restitusi pajak.

Nangoi juga meminta penambahan waktu jatuh tempo dokumen “form D” untuk kebutuhan importasi, dari satu-tiga hari menjadi dua-tiga pekan lantaran sebagian negara tengah menerapkan lockdown.

Selanjutnya, permintaan soal relaksasi demurage atau biaya yang dipungut perusahaan pelayaran kepada importir bila belum menaikkan atau menurunkan kontainer ke kapal dalam waktu yang telah disepakati hingga satu bulan.

Selain itu, ia juga mengimbau Pemerintah untuk menghapur larangan dan pembatasan (Lartas).

Sementara permintaan lain, Nangoi mengungkapkan tidak ada tarif penggunaan minimum Perusahaan Listrik Negera (PLN) dan gas, serta transaksi menggunakan rupiah bukan dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, memudahkan proses perpanjangan izin dan mengoptimalkan kapasitas produksi terpasang, serta meminta prinsipal untuk memindahkan pesanan.

Komentar

Rekomendasi

Penerbangan Baru New Normal, Ini yang Diterapkan Angkasa Pura II

Dukung Pembiayaan Fiskal, BI Borong SBN Rp 22,8 Triliun di Pasar Perdana

Laju Kencang Bursa Asia, Didongkrak Asa Ketersediaan Vaksin Corona

Asyik, Pemerintah Perpanjang Listrik Gratis Sampai September

Guna Gaet Konsumen di Alak Kupang, Superstore Ini Juga Buka Restoran

Jangan Khawatir, Libur Idul Fitri Bank BRI Tetap Beroperasi Terbatas

Italia Buka Bioskop 15 Juni Pasca Corona Mereda

Stimulus Kinerja Emiten, Kalbe Farma Siapkan Hedging 60 Juta Dolar AS

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar