Gaikindo Minta Pemerintah Hapus 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor

Terkini.id, Kupang – Stimulus, diksi inilah yang diharapkan hampir semua pelaku usaha yang terimbas pandemi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Salah satunya datang dari industri otomotif yang diklaim butuh bantuan Pemerintah untuk pulih dari keterpurukan Covid-19.

Untuk itulah, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta sejumlah stimulus, salah satunya pemangkasan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga: Jerman Injeksi Pagu Rp 2.054 Triliun Guna Stimulus Ekonomi dari...

Sekadar diketahui, PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan. PKB sendiri dibayar ketika konsumen membeli mobil baru, biasanya diakumulasi dalam komponen harga ritel dan setiap tahun semasa kepemilikan kendaraan tersebut, baik roda empat maupun roda dua.

Menurut Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, stimulus diskon PKB menjadi timbal balik.

Baca Juga: Ini Kecanggihan Lain BMW X6 Selain Grill Bisa Nyala

Pasalnya, sebutnya, karena anggotanya tetap berjuang menjaga roda industri otomotif tetap bergerak.

Ini terutama dalam masa pandemi virus corona guna menghidupi banyak sendi usaha dalam masyarakat Indonesia yang bekerja dan terlibat di dalamnya.

“Kepada Pemerintah, kami memberitahu saat ini industri otomotif menderita. Cuma, kami mengharapkan setelah lewat Covid-19, industri otomotif mesti tetap diperhatikan,” jelasnya dalam diskusi virtual akhir akhir pekan lalu, Sabtu 16 Mei 2020.

Baca Juga: Rupiah Menguat Atas Dolar AS, Terdongkrak Stimulus Bank Indonesia

Nangoi menyampaikan, pihaknya meminta penurunan PKB mulai 30 persen hingga 50 persen. Permintaan itu, akunya, sudah disampaikan melalui surat kepada pejabat daerah.

“Kami sudah bekerja sama dan mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia dan dicopy kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kami minta supaya pajak kendaraan bermotor itu direlaksasi, kalau sekarang 10 persen hingga 12,5 persen, itu diberikan relaksasi kembali sehingga turun 30 persen hingga 50 persen,” imbuhnya.

Selain soal PKB, stimulus lain yang diharapkan yaitu pengaturan ulang pajak pertambahan nilai (PPN) ekspor kepada perusahaan untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selanjutnya, diminta juga secara signifikan mengurangi proses restitusi pajak.

Nangoi juga meminta penambahan waktu jatuh tempo dokumen “form D” untuk kebutuhan importasi, dari satu-tiga hari menjadi dua-tiga pekan lantaran sebagian negara tengah menerapkan lockdown.

Selanjutnya, permintaan soal relaksasi demurage atau biaya yang dipungut perusahaan pelayaran kepada importir bila belum menaikkan atau menurunkan kontainer ke kapal dalam waktu yang telah disepakati hingga satu bulan.

Selain itu, ia juga mengimbau Pemerintah untuk menghapur larangan dan pembatasan (Lartas).

Sementara permintaan lain, Nangoi mengungkapkan tidak ada tarif penggunaan minimum Perusahaan Listrik Negera (PLN) dan gas, serta transaksi menggunakan rupiah bukan dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, memudahkan proses perpanjangan izin dan mengoptimalkan kapasitas produksi terpasang, serta meminta prinsipal untuk memindahkan pesanan.

Bagikan