Dukung Pembiayaan Fiskal, BI Borong SBN Rp 22,8 Triliun di Pasar Perdana

Dukung Pembiayaan Fiskal, BI Borong SBN Rp 22,8 Triliun di Pasar Perdana
Sejak terjun ke pasar perdana, hingga Senin 14 Mei 2020, Bank Indonesia (BI) telah memborong Surat Berharga Negara (SBN) yang telah diterbitkan Pemerintah sejumlah Rp 22,8 triliun. (Kupang.Terkini.id/Effendy Wongso)

Terkini.id, Kupang – Sejak terjun ke pasar perdana, hingga Senin 14 Mei 2020, Bank Indonesia (BI) telah memborong Surat Berharga Negara (SBN) yang telah diterbitkan Pemerintah sejumlah Rp 22,8 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam laporan virtualnya kepada wartawan di Tanah Air, Selasa 19 Mei 2020, mengatakan hal itu merupakan bentuk komitmen pihaknya guna mendukung dan memastikan pembiayaan fiskal yang dilakukan Pemerintah melalui pasar perdana.

“Apalagi, dalam hal kapasitas pasar tidak memadai. Angka-angkanya akan bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

Perry juga merincikan, bagaimana mekanisme pembelian SBN di pasar perdana yang dilakukan Bank Sentral. Menurutnya, BI dapat terjun melalui tiga tahap, antara lain noncompetitive bidder, green shoe option, dan private placement.

“Saat membeli melalui noncompetitive bidder, BI maksimal bidding Surat Utang Negara (SUN) 25 persen dari target maksimal yang ditetapkan Pemerintah. Sebagai contoh, bila target maksimal Rp 30 triliun, maka BI bisa membeli hingga Rp 7,5 triliun. Sementara itu, untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maksimal 30 persen dari target lelang maksimum,” jelasnya.

Baca juga:

Menurut Perry, bila dalam tahap tersebut target pemerintah belum dicapai, BI juga bisa masuk lewat green shoe option atau lelang tambahan dengan maksimal penawaran sama dengan penawaran sebelumnya.

“Bila lewat green shoe option masih belum mencukupi, Bank Sentral bisa masuk melalui private placement dan membeli sesuai kebutuhan Pemerintah, serta harganya mengacu pada harga pasar terkini atau melalui PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI),” ungkapnya.

Selanjutnya, sebut Perry, BI juga telah melakukan remunerasi sebesar 3,6 persen atas rekening Pemerintah di BI atau setara 80 persen dari BI rate. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan upaya Bank Sentral untuk meringankan beban Pemerintah, apalagi di tengah pandemi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang masih belum berkesudahan.

“Kami juga berkomitmen ingin melakukan burden sharing agar beban bisa kita angkat bersama, dan kami akan terus menghadapi bersama hingga Indonesia segera pulih dari Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, dalam menjaga likuiditas di tengah wabah virus corona, BI akan terus melakukan quantitative easing (QE). Perry mengungkapkan, hingga saat ini Bank Sentral telah melakukan QE hingga mencapai Rp 583,8 triliun.

“Ini lebih besar dari angka yang kami sampaikan sebelumnya di April 2020 yang sebesar Rp 503,8 triliun,” paparnya.

Perry menambahkan, QE yang dilakukan Bank Sentral antara lain melalui pembelian SBN di pasar sekunder sejumlah Rp 166,2 triliun, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah pada Januari-April 2020 sejumlah Rp 53 triliun, dan selanjutnya pada Mei 2020 ditambah hingga Rp 102 triliun.

“Demikian juga usaha-usaha lain, seperti swap valuta asing (valas). Ini merupakan fungsi BI sebagai Bank Sentral dalam kegiatan injeksi likuiditas ke pasar keuangan dan perbankan,” bebernya.

Ia mengaku, guyuran dari Bank Sentral tidak akan berarti banyak tanpa sentuhan kebijakan fiskal dari Pemerintah. Selain itu, juga peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan dan lembaga keuangan.

Untuk itu, Perry berharap sinergi yang kokoh dengan Pemerintah dan OJK sangat dibutuhkan agar sinergi kebijakan yang telah digelontorkan mampu dirasakan sektor riil.

Sejauh ini, ungkapnya, Pemerintah telah hadir melalui kebijakan fiskal guna mendorong konsumsi masyarakat lewat program sosial. Apalagi, menurut Perry, konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak terbesar dalam pertumbuhan ekonomi domestik.

“Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal dalam bidang perpajakan bagi dunia usaha guna meringankan beban dunia usaha akibat dampak Covid-19,” bebernya.

Tidak ketinggalan, lanjut Perry, OJK juga telah menghelat program restrukturisasi kredit untuk meringankan dunia usaha. Pada saat yang sama, upaya itu mampu meringankan beban perbankan.

“Pokoknya, dengan sinergi kebijakan fiskal untuk mendorong ekonomi melalui konsumsi rumah tangga, produksi, serta investasi. Lalu, ditambah kebijakan restrukturisasi kredit OJK, injeksi likuiditas melalui QE dari Bank Sentral ini akan dirasakan manfaatnya,” tutup Perry.

Komentar

Rekomendasi

Pendiri Twitter Jack Dorsey Akan Sumbangkan Semua Kekayaannya, Ini Alasannya

Pemerintah: Idul Fitri Jatuh pada Minggu 24 Mei

Wacana Peleburan Kelas BPJS Kesehatan, Ini Kata Kemenkeu

Member Secret Number Dita Karang, WNI Pertama Tembus Girlband Korea

Jangan Hanya Suka Selfie, Saatnya Jadi Fotografer Profesional

Penerbangan Baru New Normal, Ini yang Diterapkan Angkasa Pura II

Sepele Tetapi Penting, Berikut Tips Diet Sehat Anti Galau

3 Kasus Baru dari Transmisi Lokal, Pasien Positif Corona NTT Tembus 76 Orang

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar