Tak Hanya Iuran BPJS Kesehatan, Denda Telat Bayar Juga Naik 5 Persen

Terkini.id, Kupang – Di tengah pandemi novel coronavirus disease 2019 (Covid-19), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Presiden No 64/2020. Kenaikan terjadi untuk kelas satu dan dua mandiri.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan berlaku pada Juli 2020. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34.

Selain kenaikan iuran BPJS, juga diatur perubahan subsidi Pemerintah, hingga denda yang dibayarkan peserta yang telat membayar.

Baca Juga: Wacana Peleburan Kelas BPJS Kesehatan, Ini Kata Kemenkeu

Dalam pasal 42 diterangkan perihal denda yang harus dibayarkan. Besaran denda di 2020, sebesar 2,5 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (ICBG).

Akan tetapi, di 2021 mendatang besaran dendannaik dari 2,5 persen menjadi lima persen dari perkiraan biaya paket ICBG.

Baca Juga: Ngotot Mudik, Sanksi Penjara dan Denda Rp 100 Juta Berlaku...

Denda sendiri akan diberikan kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak membayar iuran sampai akhir bulan jatuh bayar. Jika tidak bayar, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara, mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya.

“Kalau belum bayar tidak aktif, sistemnya dikunci. Kalau dibayar, dibuka lagi,” ungkap Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf kepada wartawan di Jakarta, Kamis 14/ Mei 2020.

Selanjutnya, untuk mempertahankan status kepesertaan aktif peserta wajib melunasi sisa iuran bulan yang masih tertunggak seluruhnya paling lambat pada 2021.

Selain itu, pada pasal 42 ayat 5 disebutkan jika dalam waktu 45 hari sejak status aktif kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.

Iqbal memaparkan, ketika peserta menunggak dan dirawat inap di rumah sakit serta masih dalam jangka waktu 45 hari sejak aktif, maka akan kena denda.

“Artinya, kalau di luar 45 hari dan bukan rawat inap di rumah sakit, tidak terkena denda layanan,” imbuhnya.

Iqbal mencontohkan, jika peserta hanya menggunakan BPJS untuk periksa di Puskesmas, itu tidak kena denda.

Menurutnya, denda tahun depan besarnya lima persen dari perkiraan biaya paket ICBG berdasarkan diagnosis dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak.

“Ketentuannya, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Selain itu, besar denda paling tinggi Rp 30 juta,” jelas Iqbal.

Ia mengatakan, biasanya rumah sakit memberi diagnosis awal pada pasien, juga perkiraan perlu rawat inap berapa lama.

“Misalnya, diperkirakan akan dirawat dan menghabiskan biaya Rp 5 juta. Maka denda lima persen itu dari Rp 5 juta tersebut,” urai Iqbal.

Ia mengungkapkan, biasanya diagnosis awal dan akhir berbeda, namun lebih banyak di akhir.

“Jadi, misalnya di akhir habis Rp 7 juta, padahal diagnosis awal hanya Rp 5 juta. Meski begitu, denda yang dibayarkan tetap dihitung dari diagnosis awal tadi,” tutupnya.

Bagikan