Sri Mulyani Bilang Dampak Corona Bikin Penduduk Miskin Bertambah

Terkini.id, Kupang – Novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang mewabah di seantero dunia, telah memukul ekonomi di berbagai negara sehingga terpuruk dalam fase bearish atau penurunan yang signifikan.

Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pandemi Covid-19 sangat berdampak destruksi terhadap kondisi perekonomian di Tanah Air. Pasalnya, jumlah prasejahtera di Indonesia mempersentasekan kemiskinan pada Maret 2020 bisa kembali ke double digit seperti pada 2011 lalu.

Artinya, tingkat kemiskinan Indonesia berpotensi kembali ke level 12 persen, sama persis kondisi 2011 ketika pemerintahan RI dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Vaksin Diklaim Dapat Tekan Potensi Lahirnya Varian Baru Covid-19, Ini...

Mengacu data Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2011, tercatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 30,02 juta orang atau berada di level 12,49 persen.

Jika flashback pada 2011, ini berarti angka kemiskinan 2020 akan melonjak 4,88 juta dari jumlah kemiskinan pada Maret 2019 yang tercatat 9,41 persen atau 25,14 juta orang.

Baca Juga: Pakai Masker Harga Mati! Ini Alasan Pemda Luar Jawa-Bali Harus...

“Jumlah angka kemiskinan akan naik, Covid-19 pada Maret-Mei 2020, sebabkan lonjakan angka kemiskinan balik seperti 2011. Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 hingga 2020 ini kembali,” ungkap Sri Mulyani dalam telekonferensi dengan wartawan di Jakarta, Rabu 6 Mei 2020.

Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan Pemerintah agar kemiskinan tidak terlalu melonjak tinggi selama masa pandemi virus corona ini adalah melalui program bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut, ungkap Sri Mulyani, sudah dilakukan Pemerintah dengan mengeluarkan anggaran tidak sedikit, terutama kepada masyarakat miskin dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa sulit sekarang.

Baca Juga: Terjadi Lonjakan 61,08 Persen Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Pemerintah...

“Apalagi, saat ini data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran selama masa Covid-19 ini bertambah sekitar dua juta orang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan langkah-langah agar badai PHK yang dilakukan perusahaan bisa diminimalisir,” pesannya.

Salah satu yang dilakukan Pemerintah guna mencegah melonjaknya aksi PHK, sebut Sri Mulyani, adalah memberikan insentif bagi perusahaan yang paling terdampak melalui perpajakan. Selain itu, juga ada kartu prakerja untuk masyarakat yang sudah ter-PHK agar mendapatkan bantuan dan keringanan.

“Kita fokus ke prakerja yang bisa cover 5,6 juta orang yang bentuknya setengah bantuan sosial. Langkah-langkah ini kita lakukan untuk menangani PHK ini,” imbuh Sri Mulyani.

Bagikan