Gugus Tugas Covid-19 NTT Rumuskan Kebijakan Bantu Warga Terdampak

Terkini.id, Kupang – Koordinator Bidang Pengendalian Dampak Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT) Lecky Frederich Koli mengatakan, ada dua tugas utama yang dilaksanakan pihaknya saat ini.

“Yaitu, menyususn skema jangka pendek untuk penanganan masalah sosial ekonomi bagi masyarakat ekonomi terdampak Covid-19, dan merumuskan langkah-langkah serta berbagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat jika kebijakan sosial safety net tersebut dicabut Pemerintah Pusat,” terang Lecky kepada wartawan di Kupang, Senin 20 April 2020 malam.

Menurut Kepala Bappelitbangda NTT itu, soal pemulihan jangka pendek Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Skema yang disiapkan Pemerintah, urai Lecky adalah jaring pengaman sosial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTT.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

“Pemerintah telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sekitar Rp 286 milar. Anggaran ini untuk membiayai sektor kesehatan seperti rumas sakit dan sektor penunjang lainnya. Kemudian, jaring pengaman sosial yang terdampak Covid-19 sekitar Rp 105 miliar,” paparnya.

Selanjutnya, sebut Lecky, pihaknya juga mempersiapkan skema untuk pemulihan (recovery) masyarakat pasca pencabutan dan kegiatan terkait pencabutan sosial safety net sekitar Rp 100 miliar. Sehingga, total Rp 286 miliar yang disiapkan dari APBD NTT.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Adapun alokasi dana yang sebesar Rp 105 miliar, disiapkan untuk menyasar 105 ribu kepala keluarga (KK) masyarakat terdampak dari seluruh NTT.

“Saat ini, kami dalam dalam tahapan verifikasi data dari data terpadu peserta sosial yang dikeluarkan Menteri Sosial (Mensos) untuk memastikan masyarakat penerima. Merekalah yang nantinya berhak mendapatkan bantuan itu,” imbuh Lecky

Ia menjelaskan, warga rentan miskin merupakan masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan. Apabila ada gejolak ekonomi, mereka bisa jatuh miskin.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

“Oleh karena itu, Pemprov NTT mengambil kebijakan untuk menyasar kelompok rentan miskin, termasuk pekerja harian yang tidak bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan. Kemudian, para pemulung dan para pekerja informal lainnya, juga kami sasar (untuk diberi bantuan). Itu semua kebijakan Pemprov NTT,” kata Lecky.

Tutup Perbatasan ke Timor Leste

Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Jelamu Ardu Marius mengatakan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, Pemprov NTT mulai Senin 20 April 2020 malam, menutup pintu perbatasan antara NTT dengan Timor Leste.

“Pemerintah saat ini baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, sedang bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena itu, terkait perbatasan Timor Leste dan Indonesia, mulai malam ini kami akan menutup pintu perbatasan di Motamasin Motaain dan Wini,” terang Marius.

Ia menjelaskan, tidak diperkenankan warga Timor Leste yang mau ke Timor Leste melalui Kota Kupang sebagai ibu kota NTT.

“Kami sudah tutup pintu perbatasan. Untuk itu, diharapkan semua warga Timor Leste yang ingin ke Timor Leste sebaiknya untuk sementara tetap berdiam di tempat, sambil menunggu keadaan normal kembali. Ini guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh NTT,” imbuh mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT itu.

Hingga Senin 20 April 2020 malam, data Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) di NTT tercatat 1.496. Jumlah ODP 1.458, selesai masa pemantauan 707 dan yang dirawat sembilan orang.

“Jumlah PDP delapan, sembuh 17 dan yang meninggal empat. Sampel yang dikirim sebanyak 75, sebanyak 43 sampel negatif, satu sampel positif, dan 31 sampel belum ada hasil,” tutup Marius yang ditemani Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru.

Bagikan