Presiden Filipina Perintahkan Tembak Mati Perusuh yang Kacaukan Lockdown

Terkini.id, Manila – Pekan lalu jelang akhir Maret 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan semua kepala daerah untuk lockdown atau menutup wilayah mereka. Ia menegaskan, siapapun yang melanggar aturan itu harus ditahan.

Secara umum, kebijakan karantina, terutama karantina diri dengan tinggal atau isolasi di rumah, menjadi salah satu solusi menekan laju penularan Covid-19. Berbagai negara menerapkan kebijakan itu dengan cara berbeda-beda.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte memilih bersikap tegas, dengan mengancam akan menembak mati siapa saja yang tidak patuh dan mencoba-coba hendak berbuat rusuh.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Duterte, Rabu 1 Maret 2020 malam, memerintahkan aparat keamanan untuk menembak mati siapapun yang berbuat onar atau merepotkan di daerah-daerah yang dikarantina. Hampir separuh dari total penduduk Filipina, sekitar 110 juta jiwa, kini dikarantina. Jutaan warga miskin dan warga yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan itu juga ikut menjalani karantina.

Beberapa jam sebelum perintah Duterte itu diamanatkan, puluhan orang di permukiman miskin di ibu kota Manila ditahan lantaran memprotes kebijakan Pemerintah tersebut. Mereka protes sebab pemerintah tidak menyediakan bantuan makanan bagi warga miskin.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

“Saya perintahkan polisi dan tentara, termasuk aparat keamanan di tingkat desa, jika ada masalah atau jika orang melawan dan situasinya tidak terkendali hingga mengancam nyawa, tembak mati saja mereka. Ketimbang bikin masalah, saya kirim saja ke kuburan,” tegas Duterte.

Hingga saat ini, Filipina mencatat 2.311 kasus positif Covid-19, sebanyak 96 orang di antaranya tewas. Pemerintah baru memulai tes Covid-19 bagi warga sehingga dikhawatirkan jumlah kasus masih akan bertambah.

Pernyataan Duterte dikecam kelompok penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Amnesti Internasional Filipina, yang mendesak pemerintah menyediakan bantuan kepada masyarakat miskin, bukan malah mengumbar ancaman.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

Kebijakan tembak mati yang diperintahkan Presiden Duterte ini sangat mengkhawatirkan. Cara seperti itu, menurut mereka, seharusnya tidak menjadi metode penanganan masalah darurat seperti pandemi ini.

“Kebijakan tembak mati yang dilontarkan Presiden Duterte ini sangat mengkhawatirkan. Cara seperti itu, semestinya tidak menjadi metode penanganan masalah darurat seperti pandemi ini,” sebut pernyataan tertulis Amnesti Internasional Filipina.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Nasional Filipina Archie Gamboa mencoba menjelaskan, Duterte hanya menggunakan kalimat hiperbolis untuk menegaskan maksudnya supaya warga mematuhi kebijakannya. Gamboa menjamin aparatnya tidak akan menembak mati siapapun.

“Mungkin Presiden hanya mau menekankan saja implementasi hukum di saat krisis seperti ini,” kata Gamboa.

Kebijakan karantina diri dengan tinggal di rumah itu menyebabkan hampir semua usaha dan seluruh kegiatan agama dan bisnis dihentikan. Pekan lalu pada akhir Maret 2020 pula, Duterte memerintahkan semua kepala daerah untuk menutup wilayah mereka, dan siapapun yang melanggar aturan itu harus ditahan.

“Kita sedang berjuang mempertahankan hidup dan berperang dengan musuh yang ganas dan tidak terlihat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Duterte yang mulai berkuasa sejak memenangi pemilu 2016, dikenal sering bertindak tegas, termasuk ketika memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

Selama ini, rakyat Filipina mendukung upayanya itu. Namun, ada juga pihak yang mengkritik Duterte itu hanya menyasar warga miskin dan tidak menyentuh kalangan kaya dan berkuasa.

Kementerian Kesehatan Filipina sendiri telah mengumumkan sedikitnya sudah dilakukan 1.000 tes, dan sejak 7 Maret 2020 lalu, tidak dilaporkan adanya kasus positif Covid-19. Kebijakan karantina di rumah itu merupakan perluasan dari penutupan wilayah ibu kota Manila yang diberlakukan sejak awal Maret.

Sebelumnya, Pemerintah Filipina mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 524,8 juta dolar AS untuk memerangi Covid-19. Pagu tersebut juga untuk membantu mereka yang merugi akibat kebijakan karantina.

Duterte sendiri menjamin tidak akan ada kekurangan bahan makanan dan semua layanan publik, seperti bank, klinik, apotek, dan supermarket, tetap diperbolehkan beroperasi.

Bagikan