Terkait Covid-19, Gubernur se-Sulawesi Sepakat Terapkan Isolasi Terbatas

Terkini.id, Makassar– Gubernur se-Sulawesi sepakat terapkan isolasi terbatas di daerah masing-masing. Konsep “soft lockdown” ala Sulawesi ini bukan menutup wilayah secara parsial, tetapi hanya untuk memutus masifnya lalu lintas manusia pada waktu tertentu setiap hari. Kendati menutup wilayah secara terbatas, yang dibatasi hanya pergerakan orang, bukan barang dan jasa.

Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan juga masuk dalam wacana isolasi terbatas ini. Waktunya mulai pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi.

Di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan menerapkan langkah darurat sipil. Langkah tersebut untuk pembatasan Pergerakan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau phsycal distancing, antara lain mudik Lebaran 2020.

Baca Juga: Tak Henti Berseru Prokes Harga Mati, Pemkot Kupang Akui 70...

Kesepatan “karantina” terbatas di empat provinsi tercapai dalam Temu Wicara Gubernur se-Sulawesi, Senin 30 Maret 2020. Temu wicara dipandu Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Prof Aminuddin Ilmar dari Makassar.

“Jadi yang disepakati adalah isolasi terbatas untuk perlintasan manusia, bukan untuk barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore hinggai pukul 06.00 pagi,” ujar Prof Ilmar usai temu wicara via online tersebut.

Baca Juga: Greysia Polii Sudah Divaksin, Bukti Atensinya Terhadap Upaya Eradikasi Covid-19

Enam gubernur didampingi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) masing-masing.

“Sesuai arahan Presiden, karantina terbatas diserahkan kepada Kepala Daerah masing-masing wilayah untuk menentukan. Berdasarkan hal itu, dilakukan temu wicara dengan gubernur, Kapolda, Dandim, dan Pangdam se-Sulawesi,” jelas Ilmar.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua BKPRS mengatakan, isolasi wilayah sangat penting untuk menyelamatkan warga masing-masing dari penularan Covid-19.

Baca Juga: Lepas PPKM Level 4 Diperpanjang Setelah 2 Agustus, Kepatuhan Prokes...

“Dua kasus positif virus corona di Sulawesi Utara itu datang dari luar Sulawesi Utara. Itulah kami lakukan upaya pembatasan manusia ke Sulawesi Utara. Selama tiga pekan setelah kasus pertama,” jelas Olly.

Kendati demikian, sambungnya, perlu ditegaskan, yang perlu dibatasi hanya pergerakan manusia, bukan barang dan jasa. Sebab, kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Utara masih sangat tergantung pada daerah lain, terutama dari Sulawesi Selatan.

“Gas elpiji tiga kilogram di Sulawesi Utara itu semuanya masih dari Makassar, dan itu lewat darat. Jadi, tidak bisa lakukan pembatasan barang. Karena dampaknya bisa lebih berbahaya dari virus corona. Jika rakyat lapar, itu lebih berbahaya,” beber Olly.

Sebagai Ketua BKPRS, Olly juga berjanji akan segera bersurat ke Jokowi guna menanyakan alokasi anggaran untuk Sulawesi dalam APBN-P untuk penanganan Covid-19.

Hingga kemarin, sudah dua warga Sulut yang positif terjangkit virus corona.

“Kita di Sulawesi harus bahu membahu menghadapi Covid-19. Kami sudah melakukan pengawasan terhadap Orang dalam Pemantauan (ODP) pada sekitar 2000-an kasus, PDD 15 dan positif tiga,” terang Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, mengaku sudah meminta isolasi diberlakukan sejak 24 Maret lalu.

“Pada 24 Maret lalu, saya bersurat ke gubernur di Sulawesi tentang perlunya pembatasan lintasan perbatasan, dan sudah disetujui semua. Tadinya, saya usulkan pembatasan itu hingga pukul 10.00 malam. Tetapi, Gubernur Gorontalo minta dimulai dari pukul 06.00 pagi hingga 18.00 sore,” papar Longki.

Hingga Senin 31 Maret 2020 sore, sudah 59 kasus dari sekitar 20 juta warga Sulawesi dinyatakan positif corona. Sebagian besar terdapat di Makassar, 50 dari sekitar 8,8 juta warga Sulawesi Selatan.

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing tiga positif Covid-19 dari sekitar enam juta jiwa warga di dua provinsi tersebut.

Sulawesi Utara yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa kini memiliki dua positif virus corona, dan di Sulawesi Barat satu positif virus corona dari sekitar 1,2 juta jiwa penduduk. Gorontalo yang berpenduduk 1,19 juta jiwa masih aman, atau nol kasus.

Kepada para gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mengakui daerahnya adalah salah satu wilayah terjangkit virus corona yang tertinggi di luar Jawa.

Kendati demikian, Nurdin menjamin warga Sulawesi Selatan ke depan akan lebih aman dari Covid-19.

“Memang kasus Covid-19 ini terjadi, 82 persen dari bawaan (penularan). Kita sudah punya dua laboratorium, di RS Wahidin Sudirohusodo dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Inilah yang membuat kita semakin aman, karena bisa lebih cepat intervensi kepada yang terdeteksi positif Covid-19. Kedua, kita bisa lebih cepat mengisolir yang PDP,” jelasnya.

Nurdin menilai, memang terjadi lonjakan kasus virus corona di Sulawesi Selatan dalam sepekan terakhir.

“Tetapi, belum tentu sekian banyak yang dinyatakan positif itu negatif. Kita sudah tahu sumber penularan itu. Makassar ini sumbernya. Makanya, kita lakukan isolasi wilayah. Teman-teman (bupati dan wali kota) di kabupaten/kota juga benar-benar memperketat pemeriksaan bagi pendatang mulai tingkat RT-RW, desa/lurah, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” paparnya.

Menurut Nurdin, salah satu yang menyebabkan naiknya PDP di Sulawesi lantaran stres terkait pemberitaan yang berlebihan.

“Padahal, kita seharusnya memberi ketenangan kepada masyarakat, bukan menebar ketakutan,” imbuhnya.

Secara umum, gubernur se-Sulawesi mengkhawatirkan adanya perlintasan manusia di perbatasan masing-masing.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mewanti-wanti betul agar kesepakatan isolasi terbatas di Sulawesi itu benar-benar diterapkan.

“Alhamdulillah, Gorontalo masih hijau, masih sangat aman, tetapi kami akan waspada terus. Makanya, saya sangat sepakat mempertegas perbatasan. Apalagi semua gubernur bilang, yang membawa virus ini dari luar daerah semua,” bebernya.

Untuk itu, Rusli berharap perlintasan perbatasan benar-benar diperketat.

“Kami sudah dengar ada jutaan warga Gorontalo di luar Gorontalo yang mau pulang kampung. Kami harapkan mereka tidak mudik dulu, dan meminta kerja sama gubernur se-Sulawesi agar tidak ada mudik dulu sebelum situasi terkendali,” tegasnya.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menjamin pangan dan logistik warga Sulawesi Barat aman hingga empat bulan ke depan.

“Koordinasi terkait pergeseran orang-orang dan barang perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan keresahan baru. Alhamdulillah, pangan Sulawesi Barat aman hingga empat bulan ke depan. Melalui BKPRS ini, diharapkan ada kesepahaman untuk isolasi terbatas wilayah,” katanya.

Bagikan