Karyawan Bergaji Rp 16 Juta per Bulan Bebas Pajak Penghasilan

Terkini.id, Jakarta – Kabar baik bagi pekerja atau karyawan bergaji hingga Rp 16 juta, sebab pemerintah secara resmi mengumumkan bakal menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dalam waktu enam bulan.

Langkah tersebut adalah bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak virus corona terhadap perlambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati menjelaskan, pemerintah bakal menanggung 100 persen PPh pasal 21 pekerja dengan pendapatan hingga Rp 200 juta per tahun.

Baca Juga: Ini Alasan Optimistis Publik Diklaim Dorong Ekonomi Bergerak Positif di...

“Ini artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya. Kami akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi (kemudahan), (agar nantinya) mereka bisa membayar (PPh). Atau, jika perusahaan yang membayarkan kepada kami dalam hal ini pemerintah, akan menanggung 100 persen pajak penghasilan pekerja yang memiliki pendapatan hingga Rp 200 juta per tahun,” imbuh Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 13 Maret 2020.

Bendahara negara itu pun menjelaskan, relaksasi PPh pasal 21 tersebut bakal berlaku untuk semua industri manufaktur baik untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE.

Baca Juga: Sri Mulyani Imbau Tetap Patuhi 3M Kendati Vaksin Sudah Diimpor,...

“Industri manufaktur, karyawan kemungkinan terdampak besar akan mendapat skema relaksasi PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah, untuk karyawan dengan pendapatan hingga Rp 200 juta per tahun,” ujarnya.

Sri Mulyani juga memaparkan, relaksasi PPh pasal 21 bakal mulai diberlakukan mulai April 2020.

Selain itu, untuk nilai relaksasi PPh pasal 21 tersebut diestimaksikan mencapai Rp 8,6 triliun. Sri Mulyani berharap, dengan relaksasi itu dirproyeksikan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Stimulus dan Reformasi Pajak dalam Masa...

Sementara, sebut Sri Mulyani, untuk industri manufaktur yang tertekan arus kasnya bisa berkurang beban perpajakannya.

“Ini diberikan selama enam bulan, dimulai dari gaji April 2020 ini. Sehingga, nanti akan berlaku hingga September. Nilai relaksasi PPh 21 karyawan akan sebesar Rp 8,6 triliun, yang dihitung berdasarkan estimasi kinerja perusahaan pada 2019 lalu,” tutupnya.

Bagikan